Isu Pencegahan Tito Karnavian ke Luar Negeri Mencuat, Dirjen Imigrasi Beri Penjelasan
Jakarta, Detikwarta.com – Isu mengenai dugaan pencegahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bepergian ke luar negeri ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pihaknya belum menerima permohonan pencegahan atas nama Tito dari aparat penegak hukum (APH).
Klarifikasi itu disampaikan Hendarsam pada Senin (9/11/2026), menyusul banyaknya pertanyaan wartawan mengenai status keimigrasian mantan Kapolri tersebut.
Melalui pesan yang dibagikan kepada awak media, Hendarsam menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada permohonan pencegahan terhadap Tito Karnavian.
“Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” tulis Hendarsam.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di ruang digital. Dengan belum adanya permohonan dari aparat penegak hukum, kabar bahwa Tito telah resmi dicegah bepergian ke luar negeri tidak memiliki dasar konfirmasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Tito Bantah Isu Pencekalan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan tanggapan terkait kabar yang mengaitkan dirinya dengan pencegahan ke luar negeri.
Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026), Tito membantah kabar tersebut.
Ia menyebut informasi yang beredar sebagai kabar tidak benar dan menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri.
Tito juga menjelaskan bahwa sejak tidak lagi menjabat sebagai Kapolri pada 2019, dirinya tidak ikut campur dalam urusan internal kepolisian.
“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya menerima kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Tito sebagaimana diberitakan Media Indonesia.
Isu Muncul di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Spekulasi mengenai Tito mencuat ketika Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiga tersangka tersebut dikaitkan dengan dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa memenuhi prosedur yang dipersyaratkan.
Penyidik menyebut aktivitas tersebut diduga tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Selain nomor telepon Presiden dugaan penyadapan juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem pada sekitar Oktober 2026.
Polri Bantah Kabar Penangkapan Tito
Sebelum klarifikasi dari Dirjen Imigrasi, kabar mengenai dugaan penangkapan Tito Karnavian juga sempat beredar luas di media sosial.
Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin membantah informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar penangkapan Mendagri yang beredar di ruang digital tidak benar.
Dengan demikian, hingga Senin (9/11/2026), terdapat dua klarifikasi penting dari pihak berwenang Polri membantah kabar penangkapan Tito, sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri atas namanya.
Publik Diminta Cermat Menyikapi Informasi
Beredarnya isu tersebut memperlihatkan bagaimana spekulasi di media sosial dapat berkembang menjadi kabar yang seolah-olah telah terkonfirmasi terutama ketika dikaitkan dengan perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Karena itu, informasi mengenai status hukum seseorang perlu merujuk pada keterangan resmi lembaga berwenang dan perkembangan proses penegakan hukum.
Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat konfirmasi resmi bahwa Tito Karnavian telah ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap ataupun dikenai pencegahan ke luar negeri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Klarifikasi Dirjen Imigrasi dan bantahan dari Tito menjadi penegasan bahwa kabar pencekalan yang ramai beredar tidak sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan pihak berwenang. (Leo)
