Penyadapan Ilegal Bisa Berujung Pidana, Kenali Bentuk Pelanggaran dan Konsekuensi Hukumnya

Jakarta, Detikwarta.com – Penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas. Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan, atau di luar prosedur dapat berujung pada konsekuensi pidana.

Isu ini kembali menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka disebut masing-masing merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Polri menyebut dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Selain nomor telepon Presiden, dugaan penyadapan juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.

Meski demikian, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan bersalah. Pembuktian perkara tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas

Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang memiliki dasar undang-undang dan mengikuti prosedur yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memasukkan penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum.

Pasal 1 angka 36 KUHAP Baru mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia untuk kepentingan penegakan hukum. Kegiatannya dapat dilakukan melalui tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam tersembunyi maupun mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Dengan demikian, penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kewenangan tersebut harus dijalankan oleh aparat yang berwenang dalam rangka penegakan hukum serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum dalam penjelasan mengenai KUHAP 2025 juga menerangkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Harus Memiliki Dasar Hukum dan Mengikuti Prosedur

Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Choky Risda Ramadhan, dalam penjelasan yang dikutip Hukumonline, menekankan bahwa kewenangan penyadapan dalam KUHAP diberikan kepada penyidik yang sedang menjalankan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku atau jaringan kejahatan. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun tujuan di luar penegakan hukum.

Di lingkungan Polri, tata cara penyadapan juga pernah diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut mengatur mekanisme permintaan, pelaksanaan operasi, pemantauan, pengelolaan hasil, serta pengawasan dan pengendalian penyadapan. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah kepastian hukum, yakni penyadapan dilaksanakan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Karena itu, penggunaan teknologi penyadapan tidak serta-merta menjadikan suatu tindakan sah. Legalitas kewenangan, tujuan, prosedur, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya tetap harus diperhatikan.

Bentuk Penyadapan yang Dapat Berujung Pidana

Setidaknya terdapat dua ketentuan penting yang dapat menjadi dasar penindakan terhadap penyadapan ilegal, yakni KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Pasal 258 KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penyadapan dalam Pasal 258.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel, dapat dipidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal yang sama juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan maupun rekaman yang diperoleh melalui perbuatan tersebut.

Namun, ketentuan pidana itu tidak berlaku bagi pihak yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Artinya, tindakan yang memiliki dasar kewenangan hukum harus dibedakan dari penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum. 2. Pasal 31 juncto Pasal 47 UU ITE

Selain KUHP, UU ITE juga mengatur larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, melarang intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.

Larangan tersebut mencakup intersepsi terhadap informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang tidak menyebabkan perubahan data maupun yang mengakibatkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik yang sedang ditransmisikan.

Sementara itu, Pasal 47 UU ITE mengatur ancaman pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp800 juta bagi setiap orang yang memenuhi unsur pelanggaran Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2).

Penerapan ketentuan tersebut tetap bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan, ketiadaan hak dan perbuatan intersepsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Penyadapan Ilegal dan Ancaman terhadap Privasi

Persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga menyangkut hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Komunikasi melalui telepon, pesan elektronik, dan berbagai platform digital dapat memuat informasi pribadi, urusan keluarga, kegiatan pekerjaan hingga data yang bersifat rahasia. Apabila informasi tersebut diakses atau direkam tanpa dasar hukum, dampaknya dapat meluas, termasuk penyalahgunaan data, pemerasan, intimidasi dan penyebaran informasi pribadi.

Isu penggunaan teknologi pengawasan di Indonesia sebelumnya juga pernah menjadi perhatian organisasi hak asasi manusia internasional.

Amnesty International pada 1 Mei 2024 menerbitkan laporan berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia. Laporan tersebut mengungkap temuan investigasi mengenai penjualan dan penyebaran perangkat spyware serta teknologi pengawasan di Indonesia selama periode 2017–2023.

Investigasi itu menemukan bukti penjualan dan penggunaan teknologi pengawasan yang bersumber dari sejumlah negara, termasuk Israel, Yunani, Singapura dan Malaysia. Laporan tersebut juga mengidentifikasi perusahaan dan lembaga negara di Indonesia, termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam ekosistem perdagangan teknologi pengawasan.

Namun, temuan mengenai perdagangan dan penggunaan perangkat pengawasan tersebut merupakan hasil investigasi Amnesty International dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana dalam perkara penyadapan yang sedang ditangani Polri saat ini.

Masyarakat Dapat Menggunakan Jalur Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar kewenangan dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

KUHAP Baru mengatur upaya paksa dan mekanisme pengujiannya. Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai jenis tindakan, kedudukan hukum serta ketentuan yang berlaku, termasuk praperadilan apabila objek dan syarat pengajuannya terpenuhi.

Di sisi lain, masyarakat yang merasa menjadi korban penyadapan ilegal dapat mengumpulkan bukti yang relevan dan melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Bukti tersebut dapat berupa catatan komunikasi, dokumen elektronik, hasil pemeriksaan perangkat maupun keterangan ahli yang diperoleh secara sah.

Pada akhirnya, penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap kejahatan. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dijalankan secara terukur, transparan dalam pertanggungjawaban dan sesuai hukum.

Prinsipnya, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hukum itu sendiri. Teknologi pengawasan yang semestinya digunakan untuk mengungkap tindak pidana justru dapat menjadi persoalan pidana apabila disalahgunakan untuk mengakses komunikasi pribadi tanpa hak. (Leo)