Menelusuri Jejak Duo ‘Ratu Nikel’ di Kabaena: Kuasa Bisnis, Konsesi Tambang dan Polemik Lingkungan

Jakarta, Detikwarta.com – Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan di tengah besarnya ekspansi pertambangan nikel. Di balik konsesi dan aktivitas perusahaan tambang perhatian publik kini tertuju pada jaringan kepemilikan saham, hubungan bisnis serta dampak lingkungan yang ditimbulkan industri ekstraktif di pulau kecil tersebut. Rabu,11/11/2026

Dua nama perempuan yang ikut menjadi perhatian dalam pemberitaan sektor pertambangan Sulawesi Tenggara adalah Rina Sekhanya dan Arinta Nila Hapsari. Keduanya pernah dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di sektor nikel. Julukan “Ratu Nikel” yang dilekatkan kepada mereka merupakan label dalam pemberitaan dan perbincangan publik, bukan gelar atau status resmi.

Penelusuran terhadap PT Cahaya Kabaena Nikel (CKN), PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), serta sejumlah perusahaan yang disebut memiliki hubungan bisnis dengan pengusaha dan pejabat publik memperlihatkan pentingnya transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

Di tengah sorotan tersebut, persoalan lingkungan Kabaena dan perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung menjadi dua isu yang perlu dicermati secara terpisah.

Rina Sekhanya dan Jejak Kepemilikan PT Cahaya Kabaena Nikel

Nama Rina Sekhanya mulai mendapat perhatian dalam pemberitaan pertambangan setelah dikaitkan dengan PT Cahaya Kabaena Nikel. Perusahaan tersebut beroperasi di Pulau Kabaena dan disebut memiliki kepentingan bisnis pada sektor pertambangan nikel.

Dalam penelusuran yang diberitakan Indonesia Oversight pada Januari 2025, data administrasi badan hukum yang dirujuk media tersebut mencatat Rina Sekhanya memiliki 98 persen saham PT Cahaya Kabaena Nikel sedangkan 2 persen lainnya tercatat atas nama Keira Farren Lindsay.

Laporan yang sama menyebut PT CKN memiliki 50 persen saham PT Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan struktur kepemilikan yang ditelusuri pada Maret 2024.

Sebelum kiprahnya di sektor pertambangan Kabaena menjadi perhatian, Rina juga pernah diberitakan terkait perkara hukum di Sumatera Barat pada 2012. Disway melaporkan bahwa ia sempat menjalani penahanan selama 125 hari dan kemudian memperoleh putusan bebas hingga tingkat kasasi.

Meski demikian, riwayat perkara tersebut harus ditempatkan sesuai putusan pengadilan yang berlaku. Pengalaman seseorang pernah menjalani proses hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kegiatan bisnisnya saat ini.

PT CKN dan PT TMS dalam Sorotan Lingkungan

Aktivitas pertambangan di Kabaena telah lama menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil, terutama terkait perubahan tutupan hutan, kondisi sumber air dan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Pada September 2024, Satya Bumi bersama WALHI Sulawesi Tenggara menerbitkan laporan mengenai dampak pertambangan nikel terhadap Pulau Kabaena dan ruang hidup masyarakat termasuk komunitas Bajo..

Dalam laporan tersebut, kedua organisasi menyebut bahwa sepanjang 2001–2022, sekitar 3.374 hektare tutupan hutan di Kabaena hilang dari angka itu, laporan mencatat sekitar 24 hektare merupakan kawasan hutan lindung.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi kontribusi deforestasi dari sejumlah konsesi pertambangan. PT Tonia Mitra Sejahtera disebut mengalami kehilangan tutupan hutan sekitar 295 hektare dalam kurun waktu tiga tahun yang dianalisis.

Selain kerusakan hutan, kajian tersebut menyoroti hasil pengambilan sampel air di sejumlah titik sungai dan laut yang menunjukkan kandungan logam berat antara lain nikel dan kadmium serta parameter pencemaran lainnya.

Temuan tersebut merupakan hasil kajian organisasi lingkungan dan perlu dibaca bersama metodologi pengambilan sampel, hasil laboratorium serta data pengawasan pemerintah. Angka-angka tersebut bukan dengan sendirinya putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan tertentu terbukti melakukan tindak pidana lingkungan.

Pada perkembangan berikutnya, Mongabay pada Juli 2026 kembali mengangkat persoalan tekanan pertambangan terhadap Kabaena. Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan itu terdapat 30 tambang nikel dengan total luas konsesi sekitar 54.999,98 hektare pada periode 2012–2026, terdiri atas 16 tambang berstatus aktif dan 14 nonaktif.

Besarnya luasan konsesi tersebut memperkuat desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung lingkungan pulau kecil kepatuhan perusahaan serta perlindungan sumber air dan ruang hidup masyarakat.

Struktur Saham PT TMS dan Munculnya Nama Arinta Nila Hapsari

Selain Rina Sekhanya, nama Arinta Nila Hapsari juga muncul dalam pemberitaan mengenai jaringan bisnis pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Dalam laporan Indonesia Oversight pada Januari 2025, struktur saham PT TMS yang disebut merujuk data Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) per Maret 2024 terdiri atas PT Cahaya Kabaena Nikel sebesar 50 persen, PT SP Setia International 35 persen, Muhammad Lutfi 7 persen, Ali Said 7 persen, dan PT Bani Kutup Ria 1 persen.

Sementara itu, laporan tersebut menyebut PT CKN dimiliki Rina Sekhanya sebesar 98 persen dan Keira Farren Lindsay sebesar 2 persen.

Namun, informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan tidak berhenti pada satu dokumen atau satu periode. Laporan konservasi mineral PT TMS untuk Triwulan I 2024 yang tersedia secara daring mencantumkan struktur pemegang saham berbeda, yakni PT Bintang Delapan Tujuh Abadi, PT Adia Mitra Investama, PT Barisan Mineral Semesta dan PT Segara Kilau Mas, masing-masing sebesar 25 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan tanggal pencatatan, perubahan akta, serta dokumen administrasi yang menjadi dasar setiap klaim kepemilikan saham. Data dari periode berbeda tidak boleh langsung dianggap menggambarkan struktur perusahaan yang sama pada saat ini.

Dalam pemberitaan Monitor Indonesia pada 10 November 2026, nama Arinta Nila Hapsari disebut tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS berdasarkan penelusuran data AHU yang disampaikan pihak CERI.

Laporan yang sama juga menyebut adanya kepemilikan saham Arinta di perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan. Informasi tersebut menjadi alasan perlunya keterbukaan mengenai pemegang saham, pemilik manfaat, dan pihak yang memiliki kendali nyata terhadap perusahaan.

Meski demikian, klaim mengenai kepemilikan saham harus diverifikasi melalui dokumen AHU terbaru dan akta perusahaan. Kepemilikan saham sendiri tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun keterlibatan dalam tindak pidana.

Jejak Bisnis dan Pertanyaan tentang Transparansi

Keterkaitan nama pengusaha, pemegang saham, dan pejabat publik dalam industri pertambangan merupakan persoalan yang membutuhkan transparansi. Hal yang perlu dijelaskan bukan hanya siapa yang tercatat sebagai pemegang saham, melainkan juga siapa pemilik manfaat akhir, siapa yang mengendalikan operasional serta bagaimana aliran investasi dan keuntungan perusahaan.

Dalam konteks ini, CERI dan sejumlah organisasi pemerhati sektor energi mendorong penelusuran lebih jauh terhadap struktur kepemilikan perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara.

Laporan Monitor Indonesia pada 10 November 2026 turut menyoroti hubungan bisnis PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), nama Arif Kurniawan dan sejumlah perusahaan yang disebut terafiliasi dalam jaringan usaha nikel.

Namun, PT Tribhuwana Sukses Mandiri tidak boleh disamakan begitu saja dengan PT Tonia Mitra Sejahtera. Keduanya merupakan nama badan usaha yang berbeda. Hubungan di antara perusahaan-perusahaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen korporasi dan data transaksi yang dapat diverifikasi.

Demikian pula, hubungan keluarga antara pemegang saham dan pejabat publik tidak cukup untuk membuktikan adanya konflik kepentingan atau tindak pidana. Pemeriksaan harus bertumpu pada bukti mengenai kendali perusahaan, keputusan yang diambil, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta aliran manfaat yang diterima.

Kejagung Tetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi

Sorotan terhadap jejaring bisnis pertambangan di Sulawesi Tenggara semakin menguat setelah Kejaksaan Agung mengumumkan perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.

Melalui keterangan resmi pada 10 November 2026, Kejagung menyampaikan bahwa PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026, setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melakukan gelar perkara.

Sebelum penetapan tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Dalam rangkaian penyidikan, Kejagung juga melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah dan sejumlah kantor perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan pihak berinisial AK.

Penyidik menemukan dokumen operasional pertambangan, perangkat elektronik serta uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta dari salah satu lokasi penggeledahan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Kejagung menyebut dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas dan transaksi lima perusahaan dengan pihak-pihak terafiliasi.

Perkembangan ini menjadi penting karena penyidikan menyangkut tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Namun, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi tidak otomatis menjadikan perusahaan lain yang disebut dalam pemberitaan sebagai tersangka.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Kejagung yang dirujuk dalam pemberitaan tersebut belum menyatakan PT CKN, PT TMS, Rina Sekhanya, maupun Arinta Nila Hapsari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Wawonii dan Putusan MA: Pelajaran bagi Pengelolaan Pulau Kecil

Persoalan pertambangan di Kabaena juga mengingatkan publik pada konflik pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang melibatkan PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 403 K/TUN/TF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 mengabulkan kasasi warga dan membatalkan keputusan mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi PT GKP seluas 707,10 hektare.

Perkembangan hukum berlanjut ketika MA menolak upaya peninjauan kembali perusahaan melalui Putusan Nomor 83 PK/TUN/TF/2025 pada November 2025. Pemerintah kemudian menerbitkan keputusan pencabutan IPPKH PT GKP pada 2025.

Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa kegiatan pertambangan di pulau kecil harus memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan, tata ruang dan hak masyarakat. Akan tetapi, persoalan pelaksanaan putusan di lapangan tetap memerlukan pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.

Karena itu, klaim mengenai jumlah tongkang yang mengangkut bijih nikel dari Wawonii maupun aktivitas perusahaan setelah putusan harus diverifikasi melalui data pengawasan lapangan, dokumen pengangkutan, dan keterangan resmi aparat. Angka tertentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kabar yang beredar.

Pemerintah Dituntut Membuka Data dan Menjamin Perlindungan Masyarakat

Persoalan pertambangan di Kabaena tidak semata-mata menyangkut siapa yang menguasai saham dan berapa besar konsesi yang dimiliki. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kemampuan negara memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kerangka perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil. Pengelolaannya harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem, keberlanjutan, serta kepentingan masyarakat.

Dengan luas Pulau Kabaena yang berada di bawah 2.000 kilometer persegi, pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perlindungan pulau kecil yang berlaku.

Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup serta aparat penegak hukum perlu membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai status izin, pemegang saham, pemilik manfaat, kewajiban reklamasi, pengawasan lingkungan dan kepatuhan perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan juga perlu memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai laporan mengenai dampak lingkungan dan struktur kepemilikannya.

Menelusuri Kuasa Bisnis, Menjaga Masa Depan Kabaena

Jejak Rina Sekhanya dan Arinta Nila Hapsari dalam pemberitaan bisnis pertambangan menunjukkan bahwa transparansi kepemilikan perusahaan menjadi bagian penting dalam pengawasan industri nikel di Sulawesi Tenggara.

Namun, penilaian terhadap siapa pun harus tetap berdasarkan dokumen, bukti, dan proses hukum. Tidak boleh ada penghakiman hanya karena hubungan keluarga, kepemilikan saham atau kedekatan dengan kekuasaan.

Di atas seluruh polemik tersebut, kepentingan yang paling mendasar adalah masa depan Pulau Kabaena. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang sehat, sumber air yang terjaga, laut yang produktif serta kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Jangan sampai kekayaan nikel hanya meninggalkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat pulau kecil harus menanggung beban kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. (Leo)