KPK Dalami Dugaan Permasalahan Pajak Adaro, Transaksi Transfer Pricing dan Aliran Suap Disorot
Perkembangan ini kembali menyoroti persoalan transaksi afiliasi atau transfer pricing, dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak, serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan.
Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam pengembangan perkara adalah Jul Seventa Tarigan, mantan pejabat yang pernah menangani fungsi perpajakan di Grup Adaro. KPK sebelumnya memanggil pihak tersebut untuk dimintai keterangan dalam penyidikan perkara restitusi pajak.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap pihak swasta maupun pegawai pajak diperlukan untuk mendalami mekanisme pemeriksaan dan pengurusan restitusi, sekaligus mengonfirmasi informasi mengenai dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak.
Pada 1 Oktober 2026, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pegawai PT Adaro Andalan Indonesia berinisial JST, dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, serta seorang pensiunan aparatur sipil negara Ditjen Pajak. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara di KPP Madya Banjarmasin.
Berawal dari OTT Pengurusan Restitusi Pajak
Perkara yang kini dikembangkan KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai pajak Dian Jaya Demega dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor.
Kasus tersebut berkaitan dengan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Buana Karya Bhakti untuk tahun pajak 2024.
Dalam proses pemeriksaan, nilai lebih bayar tercatat sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar dan restitusi yang disetujui mencapai sekitar Rp48,3 miliar.
KPK menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar kepada pihak-pihak terkait dalam proses pengurusan restitusi tersebut.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga mengungkap penyitaan uang sekitar 680 ribu dolar Amerika Serikat, emas seberat 1,3 kilogram, serta uang tunai Rp100 juta dari sejumlah lokasi maupun pengembalian oleh saksi.
Delapan Lokasi Digeledah, Dokumen Pajak Diamankan
Penyidikan kemudian berlanjut dengan penggeledahan di delapan lokasi di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 26–28 Agustus 2026.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara termasuk dokumen transaksi keuangan dan arsip perpajakan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dokumen yang ditemukan akan ditelaah untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara. Penyidik juga akan mengonfirmasi temuan tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui perkara.
Dalam pemberitaan terbaru pada 10 November 2026, hasil analisis dokumen dan pendalaman dugaan aliran pemberian kepada pemeriksa pajak masih menjadi bagian perkembangan yang dinantikan publik. Belum ada keterangan resmi terbaru yang memastikan bahwa seluruh temuan tersebut telah membuktikan keterlibatan pihak tertentu dari Grup Adaro.
Transfer Pricing Kembali Menjadi Sorotan
Selain penyidikan restitusi pajak, perhatian publik kembali tertuju pada laporan investigasi Global Witness pada 2019 berjudul Taxing Times for Adaro
Laporan tersebut menyoroti transaksi batu bara antara PT Adaro Indonesia dan perusahaan afiliasinya di Singapura, Coaltrade Services International, selama periode 2009–2017.
Global Witness mempertanyakan kewajaran harga transaksi antarperusahaan terafiliasi dan menilai pola tersebut berpotensi mengalihkan sebagian keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah.
Dalam laporan itu, potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia diperkirakan mencapai US$125 juta. Namun, angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan oleh Global Witness, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Adaro sebelumnya membantah tudingan tersebut dan menyatakan kegiatan usahanya telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penting dicatat, laporan Global Witness pada 2019 merupakan persoalan historis yang berbeda dari penyidikan KPK pada 2026. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dugaan transfer pricing dalam laporan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana restitusi pajak yang sedang ditangani KPK.
DPR Minta Praktik Manipulasi Transaksi Ditelusuri
Persoalan transaksi afiliasi dan dugaan manipulasi harga perdagangan komoditas juga mendapat perhatian dari kalangan parlemen.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebelumnya meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan praktik transfer pricing dan under-invoicing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Menurutnya, pengusutan harus melihat kemungkinan manipulasi harga maupun volume transaksi, terutama dalam perdagangan komoditas strategis.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun pernah menyoroti praktik under-invoicing yang dapat terjadi melalui pelaporan harga maupun volume komoditas yang lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.
Dua persoalan tersebut dinilai penting dalam pengawasan penerimaan negara, terutama dari sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
KPK Diminta Ungkap Konstruksi dan Aliran Dana
Pengembangan perkara pajak Banjarmasin menjadi ujian bagi penyidik untuk mengungkap secara terang hubungan antara wajib pajak, pemeriksa pajak serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengurusan restitusi.
Publik menantikan penjelasan KPK mengenai hasil pemeriksaan para saksi, analisis dokumen yang telah disita serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan pemberian uang.
Di sisi lain, penelusuran dugaan transfer pricing harus dilakukan melalui pemeriksaan transaksi, dokumen perpajakan, hubungan istimewa antarperusahaan dan kewajaran harga berdasarkan ketentuan perpajakan.
Sebab, transfer pricing pada dasarnya merupakan mekanisme penetapan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik tersebut tidak otomatis merupakan tindak pidana. Persoalan hukum muncul apabila ditemukan rekayasa transaksi yang melanggar ketentuan dan memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Hingga 10 November 2026, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Grup Adaro atau pihak tertentu dari perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara restitusi pajak Banjarmasin.
Karena itu, pengembangan penyidikan perlu tetap berlandaskan alat bukti yang sah, dengan membedakan antara dugaan, temuan investigasi, keterangan saksi dan fakta hukum yang telah terbukti.
KPK diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan aliran uang atau keterlibatan pihak lain, sehingga penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaksana di lapangan, tetapi juga seluruh pihak yang terbukti memiliki peran. (Leo)
