Pasca-Kebakaran, Pemerintah Tegaskan Taman Nasional Wasur Tetap Kawasan Konservasi, Bukan Lahan Persawahan

Merauke, Detikwarta.com – Pemerintah menegaskan kawasan Taman Nasional (TN) Wasur di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tetap berstatus sebagai kawasan konservasi dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area persawahan maupun lokasi proyek pertanian berskala besar.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, pada Jumat (6/11/2026), merespons perhatian publik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan tersebut serta kekhawatiran mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk program cetak sawah.

Hanif menegaskan, aturan tata ruang harus dipatuhi dan tidak boleh ada penambahan maupun pencetakan sawah di dalam kawasan taman nasional.

“Taman Nasional tidak boleh ada cetak sawah di sana. Saya rasa ketaatan pada asas tata ruang perlu kita jaga. Kita pastikan untuk Wasur tentu secara legal tidak ada kegiatan pencetakan sawah,” kata Hanif, sebagaimana diberitakan ANTARA, Jumat (6/11/2026).

Ia juga memastikan tidak ada investasi maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke dalam kawasan TN Wasur. Sementara itu, pembukaan lahan tebu yang menjadi perhatian berada di sebelah barat kawasan taman nasional, bukan di dalam wilayah konservasi.

Kawasan Bekas Kebakaran Harus Dikembalikan Sesuai Fungsinya

Hanif menjelaskan, berdasarkan pengamatan citra satelit, sejumlah bangunan yang terlihat di dalam kawasan merupakan pondok-pondok kecil milik masyarakat setempat. Aktivitas tersebut, menurutnya, masih berkaitan dengan kehidupan dan kearifan lokal masyarakat sekitar.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan kawasan tetap harus memperhatikan status hukum, batas wilayah, dan ketentuan konservasi yang berlaku.

Penegasan ini menjadi penting agar kebakaran hutan tidak dijadikan alasan untuk mengubah peruntukan kawasan konservasi menjadi lahan pertanian atau perkebunan skala besar.

Dalam pemberitaan Tirto pada 6 November 2026, Hanif juga mengaitkan pemulihan lahan hutan pascakebakaran dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kawasan hutan yang terdampak kebakaran harus direhabilitasi dan dikembalikan sesuai fungsi asalnya melalui pola pemulihan yang sesuai dengan karakter kawasan.

Kebakaran TN Wasur Capai 1.600 Hektare

Di sisi lain, kebakaran di kawasan TN Wasur masih menjadi perhatian petugas. Berdasarkan laporan Kompas yang mengutip data Balai TN Wasur, hingga 4 November 2026 tercatat sekitar 1.600 hektare kawasan tersebut terdampak kebakaran selama periode karhutla tahun ini.

Kepala Balai TN Wasur, Acha Anis Sokoy, menjelaskan bahwa kondisi kebakaran mulai berkurang dan sebagian besar titik api di permukaan telah tertangani. Namun, kebakaran di lahan semi-gambut masih menjadi tantangan karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif.

Menurut Acha, sebagian besar titik kebakaran berada di zona khusus dan zona tradisional yang juga menjadi ruang aktivitas masyarakat adat. Ia menyebut aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor penyebab meluasnya kebakaran.

Taman Nasional Wasur sendiri memiliki luas sekitar 431.425 hektare dan terbagi dalam sejumlah zona, termasuk zona inti, zona rimba, zona khusus, serta zona tradisional. Pembagian tersebut mengatur perlindungan ekosistem sekaligus ruang pemanfaatan tradisional masyarakat adat.

Habitat Ratusan Spesies Burung Terancam

Kebakaran tersebut menjadi perhatian serius karena TN Wasur memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang penting bagi Papua Selatan.

Berdasarkan data Balai TN Wasur yang dikutip dalam pemberitaan CNN Indonesia, kawasan ini menjadi habitat bagi sekitar 403 spesies burung. Sebanyak 74 spesies di antaranya merupakan burung endemik Papua, sementara sekitar 114 spesies termasuk satwa yang dilindungi.

Ekosistem sabana, rawa, dan lahan basah di kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai satwa khas Papua, termasuk walabi atau kanguru kecil.

Karena itu, pemulihan kawasan tidak hanya berkaitan dengan penghijauan kembali lahan yang terbakar, tetapi juga menjaga keberlanjutan habitat satwa dan keseimbangan ekosistem.

Sementara itu, BNPB telah meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait memperkuat penanganan karhutla di Papua Selatan melalui pengawasan pembukaan lahan, edukasi masyarakat, serta optimalisasi personel dan peralatan pemadaman.

Pemerintah juga menekankan pentingnya mencegah kebakaran berulang agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

Dengan penegasan pemerintah tersebut, status Taman Nasional Wasur sebagai kawasan konservasi harus tetap dijaga. Pemulihan pascakebakaran diharapkan berjalan sesuai fungsi ekologis kawasan, tanpa mengubahnya menjadi area persawahan atau peruntukan lain yang bertentangan dengan ketentuan konservasi. (Leo)