Ketua HIPTI Sultra Desak Satgas PKH Kejagung Tegakkan Hukum Paralel demi Lindungi Ekonomi Rakyat
Kendari, Detikwarta.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (DPP HIPTI) Sulawesi Tenggara, Rusmin Abdul Gani, mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar mengedepankan penegakan hukum yang tegas sekaligus memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Rusmin menilai, penertiban kawasan hutan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyegelan atau penghentian aktivitas usaha. Menurutnya, langkah penegakan hukum juga perlu disertai solusi yang mempertimbangkan nasib pekerja, masyarakat sekitar, serta pelaku usaha yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Pembersihan lahan bermasalah tanpa solusi justru menciptakan masalah sosial dan masalah ekonomi baru yang lebih besar,” tegas Rusmin.
Ia mengingatkan bahwa di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, aktivitas pertambangan dan kegiatan ekonomi turunannya turut menjadi sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan penertiban perlu memperhitungkan dampak terhadap tenaga kerja, usaha pendukung, dan rantai ekonomi lokal.
Penegakan Hukum dan Keberlangsungan Ekonomi
Rusmin mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara paralel. Artinya, proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korporasi tetap berjalan, sementara keberlangsungan aktivitas ekonomi yang secara hukum masih dapat dilakukan tidak serta-merta dihentikan.
“Jangan hanya segel lahan konsesi, Satgas PKH didesak jalankan penegakan hukum paralel demi selamatkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurut Rusmin, pemerintah perlu mengkaji skema pemanfaatan lahan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pola kemitraan atau pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.
Dengan demikian, kepentingan negara dalam menguasai dan menertibkan kawasan hutan tetap terlindungi, sementara masyarakat memperoleh kepastian mengenai pekerjaan dan sumber penghidupannya.
Ia juga mengingatkan bahwa penghentian kegiatan ekonomi secara mendadak berpotensi menimbulkan efek berantai, mulai dari berkurangnya kesempatan kerja, terganggunya usaha masyarakat, hingga melemahnya aktivitas ekonomi di daerah penghasil komoditas nikel.
“Jangan sampai penertiban yang bertujuan menegakkan aturan justru menimbulkan persoalan sosial baru bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ekonomi tersebut,” menjadi pesan yang ditekankan dalam pandangan Rusmin.
Perpres 5 Tahun 2025 Jadi Landasan Penertiban
Secara regulasi, penertiban kawasan hutan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, penertiban dapat dilakukan melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.
Perpres tersebut juga menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan administratif dan proses hukum pidana dapat berjalan sesuai dasar hukum serta kewenangan masing-masing instansi.
Sementara itu, pada 4 November 2026, Satgas PKH melalui siaran pers Kejaksaan Agung menyampaikan keputusan untuk melakukan penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Langkah tersebut mencakup inventarisasi, verifikasi, penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta kemungkinan proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Di sisi lain, perkembangan penegakan hukum di sektor pertambangan Sulawesi Tenggara juga menjadi perhatian. Pada 6 November 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013–2025. Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan bahwa penyidik sedang mendalami perkara tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan pertambangan di Sulawesi Tenggara melibatkan proses penertiban kawasan hutan dan penyidikan dugaan tindak pidana yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing.
Rusmin berharap pemerintah dan seluruh unsur Satgas PKH tetap mengedepankan koordinasi, ketelitian dalam pemeriksaan, serta pertimbangan terhadap dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Baginya, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya memastikan aturan dijalankan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak kebijakan.
“Hukum jalan, ekonomi jalan, rakyat selamat. Itu baru penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya. (Leo)
