Mahfud MD Soroti Dugaan Penyadapan Ilegal di Lingkungan Polri, Desak Reformasi Institusi hingga ke Akar
Jakarta, Detikwarta.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti serius kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah anggota kepolisian. Ia menilai perkara tersebut menjadi momentum penting bagi Polri untuk melakukan pembenahan institusi secara menyeluruh.
Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan melalui kanal YouTube, Mahfud MD menyampaikan bahwa kasus tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk yang berkaitan dengan kepala negara, merupakan persoalan serius karena menyangkut tata kelola dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Mahfud menegaskan, setiap tindakan penyadapan harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila penyadapan dilakukan tanpa izin maupun dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga menilai bahwa penanganan perkara ini perlu dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Ini waktunya bagi Polri untuk bersih-bersih diri untuk negara,” demikian penekanan Mahfud dalam dialog tersebut.
Mahfud Dorong Reformasi Menyeluruh di Tubuh Polri
Selain menyoroti kasus penyadapan, Mahfud MD kembali mengingatkan pentingnya reformasi kelembagaan Polri. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah terdapat sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki institusi kepolisian.
Menurut Mahfud, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dilakukan.
Pertama, membatasi masa jabatan Kapolri agar tidak terlalu lama menduduki posisi tersebut. Ia menilai masa jabatan sekitar dua hingga tiga tahun dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan kepemimpinan dan mencegah konsentrasi kekuasaan.
Kedua, memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui peningkatan kedudukan dan kewenangannya. Mahfud menilai Kompolnas selama ini belum memiliki peran pengawasan eksternal yang cukup kuat terhadap institusi kepolisian.
Ia bahkan mengusulkan agar Kompolnas memiliki kedudukan setingkat menteri sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, termasuk ketika muncul persoalan serius yang melibatkan pejabat tinggi Polri.
Ketiga, melakukan pembenahan dari sisi kultural atau budaya organisasi kepolisian. Menurutnya, reformasi tidak cukup hanya melalui perubahan aturan, tetapi juga harus menyentuh pola pikir, perilaku, serta budaya kerja di lingkungan kepolisian.
Minta Kasus Diusut hingga ke Akar
Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap desakan sejumlah tokoh politik agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan yang sangat serius dan berbeda dari tindak pidana umum yang biasa terjadi.
Menurut Mahfud, apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyadapan terhadap pejabat negara, tindakan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas, bukan berdasarkan keputusan sepihak.
Ia berharap proses hukum tidak berhenti pada para pelaksana di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga memberikan perintah maupun memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut. (imk / berbagai sumber)
