Andi Ungkap Dugaan Penyadapan Presiden, Singgung Alat Sadap Candiru dan Indikasi Makar
Jakarta, Detikwarta.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah diskusi, Andi mengungkap sejumlah fakta dan kejanggalan terkait mekanisme penyadapan, penggunaan perangkat intelijen, hingga dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan.
Andi yang mengaku pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan Gubernur Lemhannas menjelaskan bahwa operasi penyadapan seharusnya melalui prosedur ketat. Setiap usulan harus dievaluasi dewan etik sebelum dilaksanakan oleh lembaga berwenang. Setelah operasi selesai, pelaksanaannya juga harus diperiksa untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur.
“Operasi penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah itu operasi yang paling gampang ketahuan dan paling gampang dibongkar, karena datanya ada semua,” ungkap Andi.
Singgung Perangkat Sadap Candiru
Dalam diskusi tersebut, Andi juga menyoroti perangkat penyadapan bernama Candiru. Ia mengaku mengenali perangkat yang ditampilkan dalam konferensi pers dan menyebut teknologi tersebut merupakan buatan Israel yang sebelumnya dibeli melalui mekanisme kerja sama antarpemerintah dengan melibatkan Kementerian Pertahanan.
Ia mempertanyakan bagaimana perangkat yang menurut keterangannya berkaitan dengan pengadaan melalui jalur pertahanan tersebut dapat digunakan di lingkungan kepolisian.
“Begitu dari Candiru itu nyelonong ke baju coklat, ya aneh,” ujarnya.
Enam Pejabat Disebut Punya Akses Hasil Sadapan
Andi turut menyebut enam pejabat negara yang menurut penjelasannya memiliki akses untuk mengetahui hasil penyadapan, yakni Presiden, Menko Polkam, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala BSN.
Menurutnya, para pejabat tersebut dapat mengakses hasil penyadapan tanpa harus menunggu perintah khusus dari Presiden.
Karena itu, ia menilai keterangan pejabat yang memiliki akses tersebut dapat menjadi penting dalam proses pembuktian apabila perkara ini berlanjut ke persidangan.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan Secara Hukum
Diskusi juga menyinggung pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang menyebut adanya dugaan makar dalam perkara tersebut. Andi menyampaikan pandangannya bahwa persoalan ini harus dilihat secara serius, tetapi pembuktiannya tetap harus melalui proses hukum.
Para pembicara menilai Komisi I DPR RI melalui mekanisme pengawasan intelijen perlu mendalami persoalan tersebut, termasuk terkait penggunaan perangkat penyadapan dan lemahnya regulasi pengawasan.
Di sisi lain, publik juga diingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan siapa aktor intelektual di balik kasus tersebut sebelum penyidikan mengungkap bukti yang jelas.
Kasus ini menjadi perhatian penting karena menyangkut keamanan negara, kewenangan aparat, serta perlindungan privasi pejabat publik. Pengungkapan secara transparan dan akuntabel diharapkan dapat menjawab siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan penyadapan tersebut bisa terjadi. (imk / berbagai sumber)
