Hotman Paris Pertanyakan Putusan MK soal Ijazah Gibran, Soroti Perbedaan Amar dan Pertimbangan Hukum
Jakarta, Detikwarta.com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Rabu (11/11/2026), Hotman mempertanyakan hubungan antara amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum MK yang turut membahas bukti pendidikan Gibran.
Hotman secara khusus menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Menurutnya, terdapat persoalan hukum acara yang perlu dijelaskan oleh para profesor, akademisi dan pakar hukum tata negara maupun hukum acara.
Ia mengaku memahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, Hotman mempertanyakan mengapa Mahkamah tetap menguraikan substansi persoalan dokumen pendidikan Gibran, sementara permohonan para pemohon pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam video tersebut, Hotman mengajak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa hukum, untuk membaca secara utuh amar dan pertimbangan putusan sebelum menarik kesimpulan.
Hotman Soroti Amar Putusan dan Pertimbangan MK
Hotman menilai terdapat persoalan yang perlu didiskusikan dari sisi hukum acara ketika sebuah putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima tetapi pertimbangan hukumnya membahas fakta dan bukti yang berkaitan dengan pokok persoalan.
Ia mempertanyakan apakah pertimbangan mengenai substansi perkara tersebut dapat dijadikan pegangan dalam perkara hukum lainnya.
Menurut Hotman, apabila pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara, seharusnya pengadilan tidak melangkah terlalu jauh untuk menilai substansi alat bukti yang diajukan.
Karena itu, ia meminta para ahli hukum memberikan penjelasan akademis mengenai batas antara pertimbangan hukum, kewenangan mengadili dan amar putusan.
Hotman juga menegaskan bahwa komentarnya disampaikan sebagai pertanyaan dari perspektif hukum, bukan untuk membawa kepentingan politik tertentu.
MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan permohonan para pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima.
Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah purnawirawan TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan sementara eksepsi untuk selain dan selebihnya ditolak.
Pokok persoalan dalam perkara tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
MK menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Karena para pemohon bukan pasangan calon peserta Pilpres, Mahkamah menyatakan mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
MK Tetap Menguraikan Fakta Dokumen Pendidikan Gibran
Hal yang menjadi perhatian Hotman adalah bagian pertimbangan hukum MK yang menguraikan bukti-bukti terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu.
Mahkamah juga menguraikan keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan mengenai dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Dokumen yang disebutkan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut pertimbangan MK, certificate of attendance dan dokumen pendukung tersebut tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
Meski demikian, Mahkamah menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres.
MK menilai Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 sehingga statusnya sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024 telah berakhir.
MK Jelaskan Alasan Tetap Memeriksa Substansi Perkara
Menariknya, dalam putusan tersebut MK juga memberikan penjelasan mengenai alasan Mahkamah tetap menguraikan sejumlah fakta dan persoalan substantif.
Mahkamah menyatakan bahwa secara formal objek perkara yang dimohonkan termasuk Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, merupakan objek yang berada dalam kewenangan MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
MK juga merujuk asas ius curia novit sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Asas tersebut pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan serta melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut terdapat keadaan khusus terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang belum pernah dipersoalkan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 sebelumnya.
Karena itu, Mahkamah menguraikan fakta yang ditemukan dalam persidangan, meskipun pada akhirnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Penjelasan ini penting untuk membedakan antara kewenangan formal Mahkamah memeriksa objek perkara, kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan dan pertimbangan mengenai substansi persoalan.
Dengan demikian, amar putusan tidak menyatakan MK sama sekali tidak memiliki kewenangan formal untuk memeriksa objek perkara. Persoalan utama yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima adalah tidak terpenuhinya kedudukan hukum para pemohon.
Putusan MA Ikut Menambah Perhatian Publik
Polemik dokumen pendidikan Gibran juga mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan M. Subhan.
Dalam putusan yang diberitakan pada 30 Oktober 2026 tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.
Putusan MA tersebut menjadi perkembangan hukum tersendiri yang perlu dibedakan dari perkara PHPU di MK.
Perkara di MK berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sedangkan perkara di MA menyangkut keabsahan surat keterangan administrasi pendidikan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
Karena objek dan mekanisme hukumnya berbeda, kedua putusan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja. Masing-masing memiliki ruang lingkup, pertimbangan dan akibat hukum sesuai kewenangan lembaga peradilan yang memutusnya.
Hotman Minta Profesor Hukum Berikan Penjelasan
Melalui pernyataannya, Hotman meminta kalangan akademisi dan pakar hukum memberikan penjelasan mengenai hubungan antara amar putusan dan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan sikap politik atau ketidaksukaan terhadap seseorang.
Menurut Hotman, persoalan tersebut perlu dibahas secara objektif agar masyarakat terutama mahasiswa fakultas hukum dapat memahami bagaimana hukum acara diterapkan dalam sebuah putusan pengadilan.
Pertanyaan yang diajukannya kini menjadi bagian dari diskusi publik mengenai batas kewenangan lembaga peradilan, kedudukan hukum pemohon serta kekuatan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan.
Di sisi lain, untuk memahami persoalan secara utuh, masyarakat perlu membaca dokumen putusan MK secara lengkap, bukan hanya mengutip satu bagian pertimbangan atau amar putusan.
Perdebatan mengenai putusan tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat, dengan membedakan antara fakta yang dinyatakan Mahkamah, akibat hukum amar putusan, serta pendapat atau tafsir hukum yang disampaikan para praktisi.
Dengan demikian, pertanyaan Hotman Paris bukan hanya menyangkut polemik dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai konsistensi pertimbangan hukum dan penerapan hukum acara di lembaga peradilan Indonesia. (Leo)
