Anggaran Pameran Inovasi Konawe Disoal, HAM Laporkan Bupati hingga Kades dan Lurah ke Kejati Sultra

Kendari, Detikwarta.com – Pelaksanaan Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 menuai sorotan. Himpunan Aktivis Muda Cabang Konawe (HAM KONAWE) mengaku telah melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.

Laporan yang disebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026) itu turut menyoroti keterlibatan jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pameran.

Pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan tersebut meliputi Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Kepala Bagian Umum Setda Konawe serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Konawe.

Penanggung jawab sekaligus Jenderal Lapangan HAM KONAWE, Ian Saputra, menyatakan laporan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah dan dugaan keterlibatan anggaran desa dalam kegiatan pameran.

Namun, tuduhan yang disampaikan organisasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.

HAM KONAWE Soroti Dugaan Penggunaan Anggaran Miliaran Rupiah

Ian Saputra mengatakan pihaknya mendeteksi indikasi dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran dalam pelaksanaan Pameran Inovasi Daerah 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut diduga membutuhkan dukungan anggaran hingga miliaran rupiah, termasuk dugaan kontribusi dari pemerintah desa dan kelurahan.

“Kami mendeteksi adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah yang melibatkan jajaran top birokrasi Pemkab Konawe hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026 ini diduga kuat menjadi ladang pengurasan dana APBD dengan taksiran miliaran maupun Anggaran Alokasi Dana Desa secara tidak sah,” tegas Ian sebagaimana disampaikan dalam keterangan HAM KONAWE.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya pengondisian anggaran secara berjenjang dari pemerintah kabupaten hingga pemerintahan desa dan kelurahan.

HAM KONAWE menilai anggaran yang semestinya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar desa harus dipastikan tidak dialihkan untuk membiayai kegiatan seremonial tanpa dasar penganggaran yang sah.

Meski demikian, besaran anggaran yang dipersoalkan, sumber dana mekanisme kontribusi setiap desa dan kelurahan serta bukti dugaan penyimpangan belum dipaparkan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.

Pameran Inovasi Melibatkan Desa dan Kelurahan

Berdasarkan informasi resmi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Konawe, Pameran Inovasi Daerah 2026 diselenggarakan pada Rabu (11/11/2026) di Lapangan Eks STQ Kabupaten Konawe.

Dalam pengumuman tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) desa dan kelurahan diwajibkan berpartisipasi dengan menampilkan produk, program atau sistem layanan inovatif terbaik masing-masing.

Peserta juga diminta menyiapkan minimal satu inovasi unggulan, materi visual berupa banner, brosur atau video demonstrasi, serta minimal dua orang personel atau operator untuk menjaga stan selama pameran.

Sementara itu, publikasi resmi Pemkab Konawe menyebutkan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 400 peserta dari OPD, kecamatan, desa, kelurahan, instansi vertikal, sektor swasta, perbankan dan pelaku UMKM.

Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong kreativitas, memperkenalkan inovasi pelayanan publik serta mempromosikan potensi daerah.

Keterlibatan desa dan kelurahan dalam pameran menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan HAM KONAWE. Namun, kewajiban mengikuti kegiatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kewajiban menyetor uang atau penyalahgunaan anggaran desa.

Hal yang perlu diperjelas adalah apakah terdapat kontribusi dana dari desa dan kelurahan, bagaimana dasar hukumnya dari pos anggaran mana dana tersebut berasal serta apakah penggunaannya sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Ikut Disorot

HAM KONAWE juga mengaitkan dugaan tersebut dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Organisasi tersebut menilai penyelenggaraan kegiatan yang membutuhkan anggaran besar perlu diuji dari sisi efisiensi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan para menteri, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk melakukan reviu terhadap belanja pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Namun, terdapat aspek hukum yang perlu diperhatikan. Inpres tersebut secara khusus mengatur efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara Pameran Inovasi Daerah Konawe yang dipersoalkan berlangsung pada 2026.

Karena itu, dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penilaiannya perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan desa yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 termasuk dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja.

Tiga Tuntutan HAM KONAWE kepada Kejati Sultra

Dalam laporan pengaduannya, HAM KONAWE menyampaikan tiga tuntutan kepada Kejati Sultra agar dugaan penyimpangan anggaran tersebut ditindaklanjuti.

Pertama, meminta Kejati Sultra memeriksa Bupati dan Sekda Konawe terkait kebijakan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah yang berhubungan dengan kegiatan Pameran Inovasi Daerah 2026.

Kedua, meminta aparat penegak hukum memanggil dan meminta keterangan Kepala Bagian Umum Setda Konawe untuk mendalami aspek teknis perencanaan serta realisasi anggaran kegiatan.

Ketiga, meminta Kejati Sultra menelusuri dugaan aliran dana dari pemerintah desa dan kelurahan yang disebut-sebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pameran.

Ian menegaskan pihaknya akan terus mengawal laporan tersebut dan meminta proses penanganan dilakukan secara transparan serta berdasarkan bukti.

HAM KONAWE juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sultra dan Kantor Kejati Sultra apabila laporan yang mereka sampaikan tidak memperoleh tindak lanjut yang dianggap memadai.

Belum Ada Penetapan Tersangka maupun Hasil Audit

Hingga berita ini disusun, materi pengaduan yang disampaikan HAM KONAWE belum disertai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut.

Belum ada pula informasi resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara yang dimaksud. Penyampaian laporan pengaduan tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi ataupun memastikan pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran.

Untuk memastikan duduk perkara, aparat penegak hukum perlu menelusuri dokumen perencanaan kegiatan, dokumen pelaksanaan anggaran, rincian belanja, bukti pembayaran, sumber pendanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Jika terdapat dugaan kontribusi dari desa dan kelurahan, pemeriksaan juga perlu mencakup dokumen APBDes, dasar pengeluaran, mekanisme persetujuan, dan bukti aliran dana. Dengan demikian, dapat diketahui apakah penggunaan anggaran tersebut memiliki dasar hukum dan sesuai dengan peruntukannya.

Pemeriksaan juga penting untuk membedakan anggaran APBD kabupaten dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), karena keduanya memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang berbeda.

Transparansi Anggaran Jadi Perhatian Publik

Polemik ini menjadi pengingat bahwa setiap kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pameran inovasi daerah pada dasarnya merupakan ruang untuk memperkenalkan terobosan pelayanan publik dan potensi wilayah. Namun, penyelenggaraannya tetap harus didukung perencanaan anggaran yang jelas serta tidak membebani pemerintah desa dan masyarakat tanpa dasar yang sah.

Kejati Sultra diharapkan dapat menelaah laporan yang disampaikan HAM KONAWE secara profesional dengan memeriksa dokumen dan meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Konawe juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan pameran, besaran anggaran, mekanisme partisipasi desa dan kelurahan serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.

Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada spekulasi mengenai penggunaan anggaran publik.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh pihak yang disebut dalam laporan masih berkedudukan sebagai pihak terlapor dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian melalui proses hukum.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut penyelenggaraan Pameran Inovasi Daerah 2026, tetapi juga menyangkut pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan desa demi memastikan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Konawe. (Leo)