Penggeledahan Dua Perusahaan Tambang di Sultra, Kejagung Telusuri Jejak Afiliasi Arif Kurniawan
Konawe, Detikwarta.com – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Terbaru, tim penyidik bersama tim digital forensik melakukan penggeledahan terhadap enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan (AK), pada Senin (9/11/2026).
Enam lokasi tersebut tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara (Konut) dan Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri dokumen perizinan, aktivitas pertambangan, transaksi perusahaan serta hubungan usaha yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan tindakan penggeledahan tersebut. Ia menyebut penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK.
Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Anang menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan untuk mengungkap hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Enam Kantor Perusahaan Digeledah di Sulawesi Tenggara
Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, enam lokasi penggeledahan di Sultra meliputi dua kantor PT Arga Moroni Indotama (ANI), masing-masing di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara.
Selanjutnya, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, dua kantor PT Arga Moroni Indah (AMI) yang berada di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT Arga Moroni Indotama (AMID) di Kabupaten Buton Tengah.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan itu dengan tersangka korporasi maupun pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas pertambangan.
Dalam proses tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen fisik, tim juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam dan komputer pribadi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Kejagung menyatakan seluruh barang bukti tersebut akan diteliti guna mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan perusahaan-perusahaan lain yang diduga terafiliasi.
Kejagung Telusuri Enam Perusahaan yang Diduga Dikendalikan AK
Sebelumnya, Kejagung mengungkap dugaan adanya enam perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
Dalam keterangan pers pada Jumat (6/11/2026), Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra sepanjang periode 2013 hingga 2025.
Enam perusahaan yang disebut dalam penyidikan tersebut meliputi:
1. PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dengan luas IUP sekitar 1.030 hektare.
2. PT KAA, dengan luas IUP sekitar 1.036 hektare.
3. PT ANI, dengan luas IUP sekitar 106 hektare.
4. PT AMI, dengan luas IUP sekitar 1.000 hektare.
5. PT AMID, dengan luas IUP sekitar 1.026 hektare.
6. PT HJ.
Menurut penyidik, hubungan pengendalian dan penerimaan manfaat dari aktivitas pertambangan perusahaan-perusahaan tersebut diduga dilakukan melalui holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI.
Kejagung masih mendalami struktur kepemilikan, hubungan afiliasi serta aliran manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan yang menjadi objek penyidikan.
Arif Kurniawan Diduga sebagai Pengendali dan Penerima Manfaat
Nama Arif Kurniawan menjadi salah satu fokus dalam penyidikan perkara tersebut. Berdasarkan keterangan Kejagung, penyidik menduga AK merupakan pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh manfaat dari kegiatan sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Dugaan tersebut, menurut Direktur Penyidikan Jampidsus, didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap puluhan saksi.
Hingga konferensi pers pada 6 November 2026, penyidik menyebut telah memeriksa 38 saksi untuk mendalami struktur pengendalian perusahaan, proses perizinan, kegiatan produksi hingga dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara.
Kejagung juga menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran data perlintasan yang dilakukan bersama instansi terkait, Arif Kurniawan diduga berada di luar negeri. Penyidik menyatakan masih melakukan penelusuran terhadap keberadaannya.
Perlu ditegaskan, berdasarkan keterangan resmi Kejagung yang tersedia hingga 10 November 2026, Arif Kurniawan belum diumumkan sebagai tersangka perseorangan. Status tersangka yang telah diumumkan secara resmi dalam perkembangan perkara ini adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi.
PT BSJ Lebih Dulu Ditetapkan sebagai Tersangka Korporasi
Di tengah rangkaian penggeledahan, Kejagung pada 10 November 2026 juga mengumumkan penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Kejagung menyebut keputusan tersebut diambil setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup dan melaksanakan gelar perkara.
Sebelum penetapan tersangka, tim penyidik telah memperoleh keterangan dari 36 saksi serta mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Dalam penyidikan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa izin usaha pertambangannya telah berakhir pada 2014.
Penyidik juga mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, perusahaan diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi dan RKAB.
Seluruh dugaan tersebut masih menjadi materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penggeledahan di Jakarta Sita Uang Rp11,795 Miliar
Sebelum penggeledahan di Sulawesi Tenggara, penyidik Jampidsus Kejagung juga melakukan penggeledahan terhadap enam lokasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT Dua Delapan Resource (DDR) di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Tiga kantor perusahaan di APL Tower tersebut masing-masing merupakan kantor PT BSJ, PT KAA dan PT DDA.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan transaksi perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU dan server.
Selain itu, ditemukan uang tunai sebesar Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lainnya. Total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.
Kejagung menyebut uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
Dugaan Penyimpangan Izin dan Suap Masih Didalami
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung juga menyoroti persoalan perizinan pertambangan PT BSJ dan PT KAA.
Penyidik mengungkap bahwa izin usaha pertambangan kedua perusahaan tersebut disebut telah berakhir pada 2015 tetapi masih mendapatkan status penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Menurut penyidik, kondisi tersebut perlu didalami karena hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan sebelumnya disebut mendapat penolakan dari pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara.
Kejagung menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan yang memungkinkan aktivitas pertambangan tetap berjalan meskipun terdapat persoalan pada persyaratan perizinannya.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang atau suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi, penerbitan perizinan, persetujuan RKAB kegiatan produksi hingga tata niaga penjualan nikel.
Namun, identitas pihak penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut belum diungkap secara lengkap kepada publik.
Kejagung masih mengumpulkan keterangan saksi, dokumen dan bukti elektronik untuk memperkuat konstruksi perkara.
Penyidikan Berpotensi Membuka Rantai Pengendalian Tambang
Rangkaian penggeledahan di Sulawesi Tenggara dan Jakarta menunjukkan penyidik tidak hanya berfokus pada satu perusahaan tetapi juga menelusuri hubungan korporasi, struktur kepemilikan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan.
Dokumen perizinan, RKAB, IPPKH, transaksi perusahaan dan barang bukti elektronik menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana aktivitas pertambangan dijalankan, siapa yang mengendalikan kegiatan usaha serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan dan pengawasan.
Perkara ini juga menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara mengingat kegiatan pertambangan nikel memiliki dampak luas terhadap pengelolaan sumber daya alam, penerimaan negara, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan daerah.
Kejagung menyatakan proses penyidikan akan terus dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis barang bukti yang telah diamankan.
Dengan demikian, penggeledahan enam kantor perusahaan di Kendari, Konawe Utara dan Buton Tengah menjadi tahapan penting untuk mengurai dugaan jaringan afiliasi perusahaan tambang yang tengah diselidiki.
Publik kini menantikan hasil pendalaman penyidik, termasuk kemungkinan pengembangan status hukum terhadap pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Kejagung menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Leo)
