Perkuat SDM Koperasi, Diskop Takalar Kumpulkan 126 Peserta Sertifikasi Kompetensi Koperasi Merah Putih
Takalar, Detikwarta.com – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebagai langkah konkret, sebanyak 126 peserta yang terdiri dari 68 bendahara dan 58 manajer KDKMP dikumpulkan dalam rapat persiapan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyamakan persepsi sekaligus mematangkan kesiapan pengelola koperasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Syarief H., didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Takalar, Misbah, serta Kepala Bidang Koperasi, Basri.
Samakan Persepsi dan Perjelas Tata Kelola Koperasi
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama menjalankan tugas di koperasi masing-masing. Pembahasan mencakup status kepegawaian bendahara, administrasi pergantian pengurus hingga pembagian tanggung jawab operasional gerai KDKMP.
Salah satu pertanyaan disampaikan Bendahara KDKMP Pattinoang, Kecamatan Galesong, terkait statusnya yang juga terikat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menanggapi hal itu, Syarief menjelaskan bahwa status kepegawaian tersebut tidak serta-merta menjadi penghalang bagi yang bersangkutan untuk menjalankan pelayanan koperasi, sepanjang pelaksanaan tugas tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan juga menyinggung administrasi pergantian pengurus yang kerap menghadapi kendala biaya perubahan akta notaris.
Syarief menjelaskan, pengurus perlu melengkapi berita acara rapat anggota tahunan maupun rapat anggota luar biasa serta surat tugas yang sah sesuai ketentuan.
“Pengurus cukup melengkapi berita acara rapat anggota tahunan atau luar biasa beserta surat tugas yang sah. Jadi, tidak harus buru-buru mengubah akta notaris,” jelasnya.
Tanggung Jawab Operasional Gerai Menjadi Perhatian
Selain administrasi kepengurusan, rapat turut membahas pembagian tanggung jawab operasional gerai, termasuk pembayaran kebutuhan listrik dan air.
Menurut Syarief, selama gerai belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa atau kelurahan, tanggung jawab operasional masih berada pada pihak pelaksana, yakni Agrinas bersama pihak pendamping seperti Babinsa atau Kodim.
“Selama gerai belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa atau kelurahan, tanggung jawab operasional masih berada pada pihak pelaksana, yakni Agrinas bersama pihak pendamping seperti Babinsa atau Kodim,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus dan bendahara agar tidak menjalankan koperasi hanya berdasarkan kebiasaan atau pertimbangan pribadi. Setiap keputusan dan aktivitas operasional harus mengacu pada regulasi serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Pengurus harus mengikuti regulasi dan SOP dari pusat. Kalau semua dijalankan sesuai aturan dan prosedur, kita bisa menghindari persoalan hukum,” tegas Syarief.
Pelatihan dan Sertifikasi Dijadwalkan 9–12 November
Project Management Officer (PMO) KDKMP Kabupaten Takalar, Nursiah Nurdin, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola koperasi mengenai posisi, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang melibatkan manajer serta bendahara KDKMP.
“Sebenarnya tidak ada persoalan khusus. Pak Kadis mau samakan persepsi soal KDKMP, makanya diundang supaya dijelaskan bagaimana posisinya,” kata Nursiah.
Ia menambahkan, pembahasan turut diarahkan pada kesiapan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi para pengelola koperasi, terutama dalam memperkuat kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan.
“Pembahasan teknis soal pelatihan dan sertifikasi bendahara, sekaligus mencakup manajer dan bendahara,” jelasnya.
Nursiah menyebutkan, kegiatan tersebut mendapat dukungan pendanaan dekonsentrasi dari pemerintah provinsi. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung pada 9–12 November 2026 di Hotel Gammara.
Dengan demikian, rapat koordinasi yang digelar pada 4 November menjadi tahapan awal untuk memastikan peserta memahami materi dan kesiapan teknis sebelum mengikuti program peningkatan kompetensi tersebut.
Sertifikasi Jadi Modal Pengelolaan Koperasi Profesional
Penguatan kompetensi pengelola menjadi aspek penting dalam keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Manajer dan bendahara tidak hanya dituntut memahami tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, keuangan, pencatatan transaksi serta pertanggungjawaban koperasi.
Standar kompetensi bendahara koperasi yang tercantum dalam informasi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), antara lain mencakup administrasi transaksi keuangan, pencatatan jurnal, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan likuiditas, pembagian sisa hasil usaha (SHU), hingga pelaporan pajak.
Sementara itu, Kementerian Koperasi juga menegaskan pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi manajer KDKMP sebagai upaya menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional dalam mengelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Karena itu, peningkatan kapasitas 126 peserta di Kabupaten Takalar diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan agenda pelatihan dan sertifikasi semata. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan, kedisiplinan administrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Dorong KDKMP Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang produktif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gerai maupun ketersediaan sarana operasional. Kualitas pengelola, tata kelola organisasi, kemampuan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi faktor penting.
Melalui persiapan pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap seluruh manajer dan bendahara KDKMP semakin memahami fungsi serta tanggung jawab masing-masing.
Dengan SDM yang semakin kompeten dan tata kelola yang tertib, KDKMP diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, mandiri, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Takalar. (Leo)
