Kasus Suap Pengurusan LHP Tambang di Sultra, Hery Susanto Dijatuhi Hukuman 5 Tahun Penjara
Jakarta, Detikwarta.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto dalam perkara korupsi suap terkait pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang berhubungan dengan sejumlah perusahaan pertambangan.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Selain pidana penjara, Hery dijatuhi denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayarkan sesuai ketentuan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,875 miliar. Dalam amar putusan, rumah milik Hery di kawasan Pulo Gebang Permai Kecamatan Cakung Jakarta Timur, diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut.
Apabila kewajiban uang pengganti tidak terpenuhi dan harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, Hery terancam menjalani pidana penjara tambahan selama tiga tahun. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Terbukti Menerima Suap Uang dan Rumah
Dalam pertimbangan perkara, majelis hakim menyatakan Hery terbukti menerima suap berupa uang dan satu unit rumah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,87 miliar.
Berdasarkan pemberitaan, penerimaan tersebut terdiri atas uang tunai sekitar Rp1,65 miliar dan rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur yang ditaksir bernilai Rp2,2 miliar.
Penerimaan itu berkaitan dengan upaya menggerakkan Hery, ketika masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, untuk mengatur penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman.
Pengaturan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, khususnya persoalan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) serta permohonan peningkatan izin usaha pertambangan.
LHP Tambang dan Nama Sejumlah Perusahaan
Dalam konstruksi perkara yang diuraikan di persidangan, salah satu pengaturan LHP bertujuan agar penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhadap PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.
Selain itu, pengaturan juga berkaitan dengan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River.
Penolakan peningkatan izin tersebut diarahkan untuk dinyatakan sebagai bentuk maladministrasi dalam LHP Ombudsman.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan kewenangan lembaga pengawas pelayanan publik dalam menangani persoalan administrasi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan pertambangan.
Dalam konteks tersebut, LHP Ombudsman semestinya menjadi instrumen pemeriksaan yang independen dan objektif. Namun, majelis hakim menilai kewenangan tersebut telah disalahgunakan dalam perkara yang menjerat Hery.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.
Dalam sidang sebelumnya pada Kamis (24/9/2026), jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan, denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,19 miliar dengan subsider tiga tahun penjara.
Jaksa menilai perbuatan Hery memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Majelis hakim kemudian menyatakan Hery terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
Hakim Ungkap Hal Memberatkan dan Meringankan
Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Hal yang memberatkan, Hery sebagai penyelenggara negara dinilai tidak mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
Majelis hakim juga menilai terdakwa tidak berterus terang dan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama proses persidangan.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah Hery belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.
“Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga,” kata hakim sebagaimana diberitakan ANTARA.
Atas perbuatannya, Hery dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan perubahan dan penyesuaian pidana yang berlaku.
Kuasa Hukum Keberatan, Pertimbangkan Banding
Setelah putusan dibacakan, Hery bersama penasihat hukumnya menyatakan keberatan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim.
Kuasa hukum Hery, Alex Candra, menilai sejumlah pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pihaknya juga menyoroti sejumlah bagian dalam konstruksi dakwaan yang menurut mereka tidak terungkap secara memadai dalam pemeriksaan perkara.
Penasihat hukum menyampaikan bahwa langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding akan dibahas terlebih dahulu bersama Hery.
Dengan demikian, putusan pada 5 November 2026 tersebut menjadi putusan tingkat pertama. Perkembangan mengenai upaya hukum berikutnya masih perlu mengikuti sikap resmi terdakwa dan proses peradilan.
Jadi Peringatan bagi Integritas Pengawasan Pertambangan
Kasus yang menjerat mantan pimpinan Ombudsman RI ini menjadi sorotan penting dalam upaya menjaga integritas pengawasan pelayanan publik terutama ketika kewenangan lembaga negara bersinggungan dengan kepentingan bisnis sektor pertambangan.
Persoalan LHP yang berkaitan dengan kewajiban PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan proses peningkatan IUP memperlihatkan pentingnya transparansi serta independensi dalam setiap pemeriksaan administrasi pemerintahan.
Bagi daerah penghasil tambang, termasuk Sulawesi Tenggara, perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berjalan berdasarkan aturan, kepastian hukum dan kepentingan publik.
Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Setiap keputusan administrasi, kewajiban negara dan proses perizinan harus dilaksanakan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan terhadap Hery Susanto sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi dan penguatan integritas lembaga pengawas negara. (Leo)
