Lahan SPK PT Oheo Diduga Diserobot Kontraktor “D” di IUP PT Cinta Jaya Konut, Pihak Terkait Ancam Lapor ke Polda
Konawe Utara, Detikwarta.com – Dugaan penyerobotan wilayah kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) milik PT Oheo Putratama Perkasa di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Cinta Jaya, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mulai menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah muncul dugaan adanya aktivitas kontraktor lain berinisial “D” yang memasuki dan menguasai lokasi pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wilayah kerja PT Oheo melalui SPK.
Pihak PT Oheo menyebut lokasi pekerjaan tersebut telah memiliki titik koordinat dan batas wilayah yang jelas. Namun, sejak 2025, lokasi itu diduga diintervensi dan diklaim oleh kontraktor lain dengan alasan merupakan lahan milik pribadi.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan batas wilayah kerja, legalitas penguasaan lahan, serta tanggung jawab PT Cinta Jaya sebagai pemegang IUP dalam mengatur aktivitas para kontraktor di wilayah pertambangannya.
SPK Memiliki Titik Koordinat, Lokasi Diduga Dikuasai Pihak Lain
Berdasarkan keterangan pihak PT Oheo, Surat Perintah Kerja yang diterbitkan untuk pelaksanaan pekerjaan di dalam IUP PT Cinta Jaya telah mencantumkan titik koordinat dan batas-batas lokasi kerja.
Namun, pihak perusahaan mengaku mengalami kendala setelah kontraktor lain berinisial “D” diduga memasuki dan mengklaim lokasi tersebut sebagai lahan milik pribadi.
Persoalan itu disebut telah berlangsung sejak 2025. Pihak PT Oheo juga mengaku telah beberapa kali mengupayakan komunikasi dan mediasi dengan manajemen PT Cinta Jaya tetapi hingga kini belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Jika benar terjadi penguasaan atau aktivitas pekerjaan tanpa dasar kewenangan yang sah, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen SPK, peta koordinat, persetujuan pemegang IUP, serta bukti penguasaan tanah dari masing-masing pihak.
Sebab, keberadaan SPK sebagai dasar hubungan kerja kontraktual perlu dibedakan dengan bukti kepemilikan atau hak atas tanah. Keduanya memiliki aspek hukum yang berbeda dan harus diperiksa secara objektif.
PT Oheo Siapkan Laporan ke Polda Sultra
Direktur Utama PT Oheo, Alhaq, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dengan manajemen PT Cinta Jaya.
Namun, karena belum menemukan penyelesaian yang diharapkan, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Sebelumnya kami sudah berusaha beberapa kali komunikasi ke manajemen PT Cinta Jaya, tetapi tidak ada tindakan. Untuk itu kami akan laporkan ke Polda Sultra,” tegas Alhaq, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, langkah hukum tersebut ditempuh untuk mendapatkan kepastian atas hak pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SPK yang dimiliki perusahaannya.
Alhaq juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta dasar hukum penguasaan lokasi yang dipersoalkan.
“Dalam waktu dekat ini kami akan segera laporkan kejadian ini ke Polda Sultra, supaya ada kepastian hukum dan efek jera bagi kontraktor yang selalu memakai gaya preman,” tutupnya.
Berpotensi Masuk Ranah Hukum, Namun Unsur Pidana Harus Dibuktikan
Persoalan dugaan penyerobotan wilayah kerja tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai konflik antarkontraktor. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran perjanjian kerja, penguasaan tanah tanpa hak, aktivitas pertambangan tanpa izin atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Dalam konteks pertambangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.
Pasal 158 UU Minerba menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Namun, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena adanya dugaan penyerobotan SPK atau perselisihan batas lokasi kerja.
Penyidik harus terlebih dahulu membuktikan adanya aktivitas penambangan dan terpenuhinya unsur tindak pidana penambangan tanpa izin.
Selain itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain terkait penguasaan tanah atau pelaksanaan pekerjaan, penerapan ketentuan hukumnya harus disesuaikan dengan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
PT Cinta Jaya Diharapkan Berikan Klarifikasi
Sebagai pemegang IUP, PT Cinta Jaya diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penerbitan SPK, pembagian wilayah kerja kontraktor, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi tumpang tindih lokasi pekerjaan.
Klarifikasi perusahaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada pihak yang menjalankan kegiatan di luar kewenangan atau menggunakan dokumen pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan operasional pertambangan.
Aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Tenggara, juga diharapkan dapat menindaklanjuti laporan apabila benar diajukan oleh pihak PT Oheo.
Publik kini menunggu kejelasan atas persoalan tersebut. Jika titik koordinat SPK telah ditetapkan, bagaimana dasar kontraktor lain mengklaim lokasi yang sama? Apakah terdapat bukti kepemilikan tanah yang sah, ataukah ada persoalan administrasi dan kewenangan di internal pengelolaan IUP?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di wilayah pertambangan Konawe Utara. (Leo)
