BPK Soroti Operasional PT SLG di Pomalaa, Produksi Nikel Diduga Lampaui Target dalam Dokumen AMDAL
Kolaka, Detikwarta.com – Aktivitas pertambangan nikel PT Surya Lintas Gemilang (PT SLG) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan terkait pemenuhan kewajiban lingkungan. Sejumlah persoalan yang disebut dalam materi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencakup penggunaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kapasitas produksi, hingga pengelolaan limbah.
Berdasarkan materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang menjadi dasar informasi ini, perusahaan diduga masih menggunakan dokumen AMDAL milik perusahaan sebelumnya, PT DRI, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasi produksi.
Padahal, pengelolaan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut telah beralih kepada PT SLG sejak 2021 melalui Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1461/1/IUP/PMDN/2021.
Peralihan pengelolaan tersebut menjadi perhatian karena perubahan pemegang izin seharusnya diikuti dengan penyesuaian dokumen dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Produksi 2023 Tercatat 1,41 Juta Ton
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perbedaan antara kapasitas produksi dalam dokumen AMDAL dengan realisasi produksi perusahaan.
Dalam dokumen AMDAL milik PT DRI, kapasitas produksi nikel direncanakan rata-rata sebesar 600.000 Wet Metric Ton (WMT) per tahun.
Namun, berdasarkan data Laporan Triwulan RKAB Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam materi pemeriksaan, realisasi produksi PT SLG mencapai 1.410.776 ton.
Apabila menggunakan angka tersebut sebagai dasar perbandingan, terdapat selisih sebesar 810.776 ton dibandingkan kapasitas produksi yang tercantum dalam dokumen AMDAL.
Artinya, angka realisasi produksi yang dilaporkan mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas yang direncanakan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kegiatan operasional perusahaan dengan persetujuan lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas pertambangan.
Namun, penilaian mengenai pelanggaran kapasitas produksi tetap harus memperhatikan kesesuaian satuan, periode pelaporan, serta dokumen persetujuan lingkungan terbaru yang berlaku bagi perusahaan.
Persetujuan Teknis Limbah Turut Disorot
Selain persoalan AMDAL dan kapasitas produksi, materi pemeriksaan juga menyoroti pemenuhan persyaratan teknis pengelolaan lingkungan.
PT SLG disebut belum memiliki persetujuan teknis maupun rincian teknis terkait pembuangan air limbah ke badan air.
Perusahaan juga disebut belum memiliki persetujuan teknis dan rincian teknis terkait Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Kondisi tersebut turut dikaitkan dengan dokumen Bimbingan dan Pengawasan Inspektur Tambang Tahun 2025 yang mencatat belum terpenuhinya persetujuan teknis dan rincian teknis dimaksud.
Persoalan ini menjadi penting karena pengelolaan air limbah dan limbah B3 merupakan bagian dari kewajiban perusahaan dalam mencegah pencemaran serta menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.
BPK Soroti Kesesuaian Dokumen dengan Kondisi Lapangan
Persoalan lainnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dokumen persyaratan lingkungan dengan kondisi aktual kegiatan pertambangan.
Berdasarkan materi pemeriksaan fisik secara uji petik, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara surat kelayakan lingkungan hidup dengan kondisi di lapangan.
Dalam kegiatan usaha pertambangan, dokumen lingkungan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan seluruh tahapan operasional berjalan sesuai ketentuan, mulai dari persiapan, kegiatan produksi, pengelolaan dampak lingkungan hingga pascatambang.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Sementara itu, pemenuhan persetujuan lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan demikian, kesesuaian antara dokumen AMDAL, persetujuan lingkungan, kapasitas produksi, serta pelaksanaan pengelolaan limbah menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh perusahaan maupun instansi pengawas.
Pengawasan dan Klarifikasi Perusahaan Diperlukan
Rangkaian persoalan tersebut memerlukan perhatian serius dari instansi berwenang, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah dokumen lingkungan yang digunakan PT SLG masih sesuai dengan perubahan pengelola IUP dan kapasitas kegiatan produksi yang dilaksanakan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban teknis pengelolaan air limbah dan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan lingkungan hidup.
Klarifikasi dari pihak perusahaan juga penting agar publik memperoleh gambaran yang berimbang mengenai dasar penggunaan dokumen AMDAL, realisasi produksi, serta pemenuhan persyaratan lingkungan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi PT SLG terkait angka dan persoalan pemeriksaan yang diuraikan dalam materi tersebut.
Publik kini menantikan tindak lanjut instansi berwenang untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan di Pomalaa berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kolaka. (Leo)
