KNPI Konawe Utara Desak Audit Lingkungan PT GIP, Soroti Tata Ruang hingga Sumber Air

Konawe Utara, Detikwarta.com – Aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi perhatian terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem di sekitar wilayah operasional perusahaan tambang.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Konawe Utara mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama instansi terkait untuk melakukan audit lingkungan terhadap PT GIP. Desakan tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

KNPI menilai pengawasan terhadap perusahaan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek produksi dan investasi. Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian sedimentasi, reklamasi, hingga pemulihan lahan pascatambang juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Sejumlah persoalan tata ruang dan sumber air menjadi perhatian

Penanggung jawab aksi, Khiroto Alam Achmad, menyampaikan bahwa terdapat beberapa persoalan yang menurut KNPI perlu diperiksa secara menyeluruh oleh pemerintah.

Pertama, dugaan tumpang tindih wilayah IUP PT GIP dengan kawasan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ibu kota Kabupaten Konawe Utara, Wanggudu.

Kedua, keberadaan Danau Rano yang disebut sebagai salah satu sumber air bagi masyarakat Kecamatan Asera. KNPI meminta pemerintah memastikan apakah kegiatan maupun rencana pengembangan pertambangan berpotensi memengaruhi kualitas dan keberlanjutan sumber air tersebut.

Ketiga, rencana pembangunan jalan hauling yang disebut berpotensi melintasi kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Anggomate. Kawasan hulu DAS memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air dan keseimbangan lingkungan sehingga setiap rencana pembangunan infrastruktur perlu melalui pemeriksaan teknis dan lingkungan.

Selain itu, KNPI turut menyoroti rencana pembangunan base camp atau mess perusahaan di bantaran Sungai Anggomate. Aspek kesesuaian tata ruang, ketentuan sempadan sungai, perizinan, dan potensi dampak lingkungan dinilai perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

KNPI minta audit dilakukan secara menyeluruh

Menurut Khiroto, pemeriksaan terhadap PT GIP tidak cukup hanya dilakukan melalui peninjauan dokumen administratif. Pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan, rencana kegiatan, dan kondisi lingkungan sebenarnya.

Audit yang diminta KNPI setidaknya perlu mencakup beberapa aspek berikut:
1. Legalitas dan tata ruang: kesesuaian wilayah IUP dengan RDTR dan ketentuan pemanfaatan ruang.
2. Perlindungan sumber air: kondisi Danau Rano dan Sungai Anggomate serta potensi dampak kegiatan pertambangan.
3. Kawasan hulu DAS: pemeriksaan rencana pembangunan jalan hauling dan kemungkinan dampaknya terhadap daerah aliran sungai.
4. Sempadan sungai: pemeriksaan rencana pembangunan fasilitas perusahaan di sekitar bantaran Sungai Anggomate.
5. Dokumen lingkungan: pemeriksaan persetujuan lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai kewajiban kegiatan, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6. Kepatuhan perusahaan: pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan dan kewajiban yang melekat pada izin perusahaan.

KNPI menilai hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui apakah rencana pengembangan pertambangan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Persetujuan RKAB diminta menunggu kejelasan persoalan

Selain mendesak audit lingkungan, KNPI Konawe Utara juga meminta Kementerian ESDM mencermati rencana penerbitan atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT GIP.

Khiroto meminta agar persoalan tata ruang, perlindungan sumber air dan potensi dampak lingkungan terlebih dahulu mendapatkan kejelasan melalui pemeriksaan instansi yang berwenang.

Menurut KNPI, persetujuan rencana kerja pertambangan harus mempertimbangkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum persoalan yang dipersoalkan masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

ESDM diminta mengambil tindakan sesuai hasil pemeriksaan

KNPI Konawe Utara menegaskan bahwa desakan evaluasi bukan semata-mata penolakan terhadap investasi. Organisasi kepemudaan tersebut menyatakan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, KNPI meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk mempertimbangkan pencabutan IUP apabila memenuhi dasar hukum.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi DPD KNPI Konawe Utara pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Menunggu klarifikasi perusahaan dan pemerintah

Hingga naskah ini disusun, informasi yang menjadi dasar pemberitaan terutama berasal dari pernyataan dan tuntutan DPD KNPI Konawe Utara yang diberitakan sejumlah media.

Redaksi belum memperoleh hasil audit lingkungan independen yang membuktikan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT GIP. Oleh karena itu, dugaan tumpang tindih tata ruang, potensi gangguan sumber air, serta rencana pembangunan infrastruktur tambang masih perlu diverifikasi.

PT Geomineral Inti Prakasa (GIP) perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status perizinan, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, rencana jalan hauling dan rencana pembangunan fasilitas perusahaan.

Kementerian ESDM, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta instansi lingkungan hidup juga perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.

Pada akhirnya, persoalan PT GIP menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Audit yang transparan dan berbasis bukti diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus memastikan bahwa pembangunan pertambangan di Konawe Utara tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.