Dugaan Penyimpangan Lelang Blok Lapao-Pao Mencuat, PT CNI Tercatat sebagai Pemenang
Kolaka, Detikwarta.com – Proses pelelangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Blok Lapao-Pao di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut mengungkap indikasi praktik tidak sehat dalam proses pelelangan wilayah tambang tersebut termasuk dugaan persekongkolan secara horizontal maupun vertikal.
Persoalan ini turut menjadi perhatian Sultra Mining Watch (SMW). Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum (APH) agar menelusuri kembali proses pelelangan dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang berkaitan dengan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
Direktur SMW, Ikzan, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada September 2026, menyebut nama PT CNI tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 13/LHP/XVII/05/2024 yang diterbitkan Auditorat Keuangan Negara IV
Temuan BPK menjadi sorotan
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip keterangan SMW, LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batu bara dan batuan.
Dalam pemeriksaan terhadap proses dan dokumen pelelangan Blok Lapao-Pao, BPK disebut menemukan indikasi praktik tidak sehat berupa dugaan persekongkolan horizontal maupun vertikal.
Selain itu, terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial dalam tahapan pemberian IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi.
Temuan tersebut disebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun, untuk memastikan konteks, ruang lingkup dan kesimpulan pemeriksaan secara utuh, redaksi tetap perlu memperoleh serta memeriksa salinan resmi LHP BPK.
PT CNI tercatat sebagai pemenang lelang
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah proses penetapan PT CNI sebagai pemenang lelang Blok Lapao-Pao.
Menurut pemberitaan yang mengutip keterangan SMW, hasil pemeriksaan BPK memuat penilaian bahwa PT CNI tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan tetapi tetap diluluskan sebagai pemenang oleh panitia lelang atau penyelenggara.
Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi peserta pemeriksaan dokumen penawaran serta dasar pertimbangan panitia dalam menetapkan pemenang.
Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan proses tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan administrasi, kelalaian penyelenggara atau pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha.
Penting ditegaskan bahwa temuan pemeriksaan dan indikasi persekongkolan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana atau kesalahan hukum perusahaan maupun individu tertentu.
Riwayat penetapan Blok Lapao-Pao
Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa Blok Lapao-Pao memiliki luas sekitar 6.785 hektare dan ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan melalui Keputusan Bupati Kolaka Nomor 66 Tahun 2011.
Pemerintah Kabupaten Kolaka kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Lelang WIUP serta Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2011 mengenai pembentukan panitia lelang.
Proses lelang disebut dilaksanakan melalui tahapan prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam hasil evaluasi yang diberitakan, PT CNI berada pada peringkat pertama disusul PT KMI dan PT DBM.
Penetapan PT CNI sebagai pemenang kemudian disebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Nomor 327 Tahun 2011.
Rangkaian tersebut menjadi penting untuk ditelusuri kembali, terutama terkait kesesuaian prosedur pelelangan dengan ketentuan yang berlaku pada saat proses berlangsung.
BPK disebut merekomendasikan evaluasi ulang
Dalam pemberitaan September 2026, SMW juga menyampaikan bahwa temuan BPK telah mendapat tanggapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut keterangan yang disampaikan Ikzan, Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara disebut sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK juga diberitakan merekomendasikan agar Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minerba melakukan evaluasi ulang terhadap proses perizinan dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan PT CNI serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperiksa perkembangannya. Publik berhak mengetahui apakah evaluasi telah dilakukan, bagaimana hasilnya dan apakah terdapat tindak lanjut administratif maupun hukum.
SMW mendorong aparat penegak hukum melakukan penelusuran
SMW meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada persoalan tata kelola pertambangan yang sedang menjadi perhatian tetapi juga menelusuri dugaan persoalan dalam proses lelang dan perizinan Blok Lapao-Pao.
Penelusuran tersebut dinilai perlu mencakup beberapa tahapan antara lain:
1. Proses pembentukan dan kewenangan panitia lelang.
2. Persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial peserta.
3. Mekanisme evaluasi serta penilaian dokumen penawaran.
4. Dasar penetapan PT CNI sebagai pemenang lelang.
5. Proses penerbitan dan pelaksanaan IUP.
6. Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK.
7. Ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Menurut SMW, penelusuran menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik, melainkan memperoleh kejelasan berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hak jawab dan keterbukaan informasi
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, klarifikasi dari pihak-pihak terkait menjadi bagian penting dalam pemberitaan yang berimbang.
Redaksi perlu meminta penjelasan resmi dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) mengenai proses keikutsertaan dan pemenuhan persyaratan lelang, serta tanggapan perusahaan atas temuan BPK yang diberitakan tersebut.
Klarifikasi juga perlu dimintakan kepada Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Pemerintah Kabupaten Kolaka serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lelang pada 2011.
Selain itu, BPK perlu dimintai penjelasan mengenai ruang lingkup temuan, rekomendasi yang diberikan, dan status tindak lanjutnya. Aparat penegak hukum juga perlu dimintai keterangan mengenai ada atau tidaknya penanganan atas persoalan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan lelang Blok Lapao-Pao bukan hanya menyangkut siapa yang ditetapkan sebagai pemenang tetapi juga bagaimana proses tersebut dilaksanakan dan apakah seluruh ketentuan telah dipenuhi.
Transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan sesuai peraturan serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
