Polemik Ijazah Gibran Bergulir ke DPR, Begini Respons Ketua DPR RI dan Sejumlah Politisi

Jakarta, Detikwarta.com – Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian DPR RI setelah masa reses berakhir. Sejumlah politisi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dinamika politik itu mengemuka bersamaan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Namun, menurutnya, DPR belum menentukan langkah lebih lanjut karena masih perlu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Puan menegaskan, setiap langkah yang ditempuh DPR harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Ia juga menyebut pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan sebelum menentukan tindak lanjut.

Menurut Puan, selama masa reses pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi melalui fraksi maupun anggota DPR mengenai kemungkinan langkah yang dapat dilakukan parlemen.

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.

PKS Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Sebelum pembukaan masa sidang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan rencana untuk mendorong penggunaan hak konstitusional DPR dalam merespons persoalan tersebut.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan partainya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di parlemen. Ia menilai Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu mekanisme yang relevan untuk dipertimbangkan setelah adanya perkembangan putusan pengadilan.

“Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar,” kata Kholid, Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, PKS juga menyampaikan sedang mengkaji kemungkinan penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan kewenangan DPR.

Golkar Usulkan Mekanisme HMP

Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Doli mengusulkan agar DPR menggunakan mekanisme tersebut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Menurut Doli, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ia menilai HMP dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk merespons persoalan tersebut.

“Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).

Ia juga menyebut mekanisme HMP relevan untuk menindaklanjuti perkembangan putusan MA dan persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

PKB Sebut Pembahasan Lintas Fraksi Mengarah ke HMP

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan bahwa partainya sedang mempertimbangkan dan memfinalisasi opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Khozin menyebut pembicaraan informal lintas fraksi menunjukkan adanya kecenderungan untuk membahas penggunaan HMP. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan dan proses selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme resmi DPR.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (10/11/2026).

Khozin menilai persoalan tersebut perlu disikapi dengan mengutamakan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional, bukan semata-mata kalkulasi politik.

Gerindra Belum Menentukan Sikap Resmi

Berbeda dengan sejumlah politisi yang telah menyampaikan dukungan terhadap opsi HMP, Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum menentukan sikap resmi.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya akan membahas perkembangan polemik tersebut melalui rapat internal setelah rapat paripurna.

Meski belum memutuskan sikap, Kamrussamad menyebut Gerindra terbuka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun di antara fraksi-fraksi DPR. Ia juga menegaskan partainya tidak akan menghalangi hak konstitusional setiap anggota DPR.

“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Putusan MA Menjadi Pemicu Dinamika Politik

Polemik ini semakin mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang menguasainya.

Meski demikian, putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai seluruh persyaratan jabatan Wakil Presiden. Perkembangan hukum dan implikasi konstitusionalnya masih menjadi bahan pembahasan di parlemen.

Hingga Selasa (10/11/2026), DPR belum mengumumkan keputusan resmi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat maupun mengambil langkah pemakzulan. Pimpinan DPR masih akan menghimpun masukan dari fraksi-fraksi dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perkembangan polemik ijazah Gibran di DPR masih berada pada tahap pembahasan dan penjajakan mekanisme politik-konstitusional. Sikap resmi parlemen serta langkah lanjutan terhadap persoalan tersebut masih harus menunggu proses kelembagaan DPR. (Leo)