BAZNAS Sultra Dukung Pembentukan Asosiasi Penambang UMKM dan Koperasi, Pengusaha Lokal Didorong Jadi Tuan Rumah

Kendari, Detikwarta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Asosiasi Penambang UMKM dan Koperasi di Sulawesi Tenggara. Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan moral bagi upaya memperluas keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi sektor pertambangan.

Ketua BAZNAS Sultra, Punardin, S.Ag., menilai pembentukan asosiasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat di daerah penghasil tambang.

Menurut Punardin, selama ini sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara identik dengan keterlibatan perusahaan berskala besar. Karena itu, ia berharap koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi melalui kegiatan usaha yang memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memandang pembentukan Asosiasi Penambang UMKM dan Koperasi ini sebagai momentum krusial untuk mengembalikan marwah ekonomi kerakyatan. Sudah saatnya pengusaha dan masyarakat lokal diberi ruang untuk menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, pengusaha besar wajib jadi bapak angkat,” ujar Punardin, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, keterlibatan pengusaha daerah diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memperluas peluang usaha serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar wilayah pertambangan.

BAZNAS Dorong Penguatan Kepedulian Sosial

Punardin juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Menurutnya, pengusaha lokal memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih memahami kebutuhan dan persoalan warga di lingkungan usahanya.

“Pengusaha lokal itu tetangganya warga tambang. Beda dengan korporasi besar yang kantornya di Jakarta,” ungkapnya.

Ia berharap keterlibatan pengusaha lokal dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Punardin juga membuka peluang sinergi antara BAZNAS dan pelaku usaha dalam penguatan program sosial termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Harapan kita bersama, ketika pengusaha lokal maju dan sejahtera, mereka tentu jauh lebih peduli dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat sekitarnya. BAZNAS Sultra siap bersinergi untuk memastikan tata kelola yang amanah, berkeadilan dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara,” terangnya.

Dukungan tersebut sejalan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang selama ini menjadi bagian dari program BAZNAS. Melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS memiliki program pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan UMKM dan usaha produktif bagi kelompok penerima manfaat.

HIPTI Sebut Dukungan BAZNAS sebagai Penguatan Moral

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Tambang Indonesia (HIPTI) Sultra, Rusmin Abdul Gani, menyambut dukungan BAZNAS sebagai penguatan moral dan spiritual terhadap perjuangan memperluas kesempatan usaha bagi pengusaha lokal.

Rusmin menilai masyarakat di sekitar kawasan pertambangan harus memperoleh manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.

“Selama ini, tambang Sultra dikuasai korporasi besar. Warga lingkar tambang hanya dapat debu, jalan rusak, dan banjir lumpur. CSR-nya pun sering tidak jelas ke mana larinya,” ujar Rusmin.

Menurutnya, kehadiran BAZNAS dalam mendukung gagasan pembentukan asosiasi diharapkan dapat memperkuat orientasi keadilan sosial dalam pengembangan ekonomi sektor pertambangan.

Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama terkait penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan pemerataan pembangunan.

Rusmin dan Biben Gagas Asosiasi Tingkat Nasional

Rencana pembentukan Asosiasi Penambang UMKM dan Koperasi Indonesia sebelumnya telah digagas oleh Rusmin Abdul Gani bersama Biben Akbar, Ketua Koperasi Alumni Lemhannas.

Dalam pemberitaan MediaKendari.com pada Selasa (10/11/2026), kedua penggagas disebut telah melakukan pertemuan awal untuk membangun konsolidasi pembentukan organisasi nasional tersebut.

Asosiasi dirancang menjadi wadah bagi koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat jaringan usaha serta memperluas peluang keterlibatan dalam rantai pasok industri pertambangan.

Agenda yang direncanakan antara lain pendampingan bagi koperasi dan badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti mekanisme Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) prioritas serta penguatan perusahaan jasa pertambangan lokal.

Namun, para penggagas menegaskan bahwa asosiasi tersebut bukan lembaga pemberi izin dan tidak dimaksudkan untuk membenarkan aktivitas pertambangan tanpa izin. Setiap kegiatan pertambangan tetap wajib mengikuti ketentuan hukum, standar keselamatan, dan prinsip pengelolaan lingkungan.

Hingga berita ini ditulis, pembentukan asosiasi masih berada dalam tahap penjajakan dan konsolidasi. Tahapan selanjutnya direncanakan mencakup pembentukan tim formatur, penyusunan visi dan misi, perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta persiapan struktur kepengurusan.

Pengusaha Lokal Diharapkan Menjadi Mitra Strategis

Dukungan BAZNAS Sultra terhadap rencana pembentukan asosiasi tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga sosial dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Keterlibatan pengusaha lokal diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penambangan tetapi juga berkembang pada sektor pendukung seperti transportasi, logistik, konstruksi, penyediaan alat dan perlengkapan, jasa katering, perdagangan serta pengembangan usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, manfaat ekonomi sektor pertambangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan pemegang izin.

Bagi Sulawesi Tenggara, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan aktivitas investasi dan produksi pertambangan, melainkan memastikan pengelolaannya berlangsung secara legal, bertanggung jawab serta memberikan kontribusi yang adil bagi masyarakat daerah. (Leo)