Dugaan Korupsi Rp445 Juta di Nakertrans Konawe, Polisi Jadwalkan Pelimpahan Dua Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari

Konawe, Detikwarta.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana insentif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe menjadwalkan penyerahan dua tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

Dua tersangka dalam perkara tersebut masing-masing merupakan mantan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Konawe berinisial LWNM dan mantan bendahara dinas tahun anggaran 2023 berinisial SY.

Pelimpahan tahap II itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026), sebagai tindak lanjut setelah penyidik menyelesaikan proses pemberkasan dan memperoleh pernyataan lengkap dari pihak kejaksaan.

Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono, S.IK., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Laode Muh. Jefri Hamzah, S.Tr.K., S.IK., M.H., menyampaikan perkembangan tersebut kepada awak media.

“Untuk perkara Dinas Nakertrans, hari ini kami agendakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Ada dua tersangka yang akan dilimpahkan, yakni mantan kepala dinas dan mantan bendahara Dinas Nakertrans tahun 2023,” jelas Jefri.

Uang Rp100 Juta dan Dokumen Keuangan Disiapkan sebagai Barang Bukti

Dalam proses pelimpahan tersebut, penyidik tidak hanya menyerahkan kedua tersangka, tetapi juga sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana insentif.

Barang bukti yang disiapkan meliputi dokumen keuangan, surat-surat, serta uang tunai sebesar Rp100 juta yang menjadi bagian dari barang bukti perkara.

“Barang bukti yang kami serahkan di antaranya dokumen keuangan, surat-surat terkait perkara, serta uang tunai sebesar Rp100 juta,” ungkap Jefri.

Penyerahan barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses peralihan penanganan perkara dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selanjutnya, jaksa akan meneliti dan mempersiapkan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kerugian Negara Berdasarkan Audit BPKP Capai Rp445 Juta

Perkara dugaan korupsi dana insentif Nakertrans Konawe berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun 2023.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya yang mengutip keterangan penyidik, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara menunjukkan dugaan kerugian negara mencapai Rp445 juta.

Proses penanganan perkara ini telah berlangsung cukup panjang. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Konawe sebelumnya melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan bahan dan keterangan, serta memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut.

Permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP Sultra diketahui telah diajukan sejak Oktober 2024. Hasil audit kemudian menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Pada 17 September 2026, penyidik menggelar perkara di Polda Sulawesi Tenggara. Sehari setelahnya, tepatnya Jumat (18/9/2026), LWNM dan SY resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara Dana Rutin Kecamatan Morosi Juga Dinyatakan P21

Selain kasus Nakertrans, Polres Konawe juga menangani perkara dugaan korupsi dana rutin Kecamatan Morosi.

Kasat Reskrim AKP Laode Muh. Jefri Hamzah menjelaskan, berkas perkara tersebut juga telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Namun, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Perkara dana rutin Kecamatan Morosi merupakan klaster berbeda dari kasus dana insentif Nakertrans.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2023 hingga 2025, dengan nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp438 juta berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Konawe.

Dalam perkara Morosi, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Camat Morosi berinisial RRL serta dua mantan bendahara kecamatan berinisial S dan DA.

Dengan demikian, dua perkara yang ditangani Polres Konawe tersebut memiliki total dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp883 juta. Namun, angka tersebut merupakan akumulasi dari dua perkara berbeda, bukan hanya perkara Nakertrans.

Tahap II Menjadi Pintu Masuk Proses Penuntutan

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II merupakan tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana setelah penyidik menerima pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Pada tahap ini, tanggung jawab penanganan perkara beralih kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan.

Kelengkapan berkas perkara menjadi dasar bagi kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum termasuk meneliti alat bukti dan menyusun surat dakwaan.

Meski demikian, pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka nantinya akan diuji dalam persidangan.

Penanganan dua perkara tersebut menjadi perhatian masyarakat Konawe, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum di Kejaksaan Negeri Konawe, termasuk pengungkapan secara terang mengenai dugaan penyimpangan anggaran, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.

Kedua perkara tersebut tetap harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka juga tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Leo)