Menelusuri Jejak Arif Kurniawan, Dirut PT Rowan Sukses Investama dalam Peta Bisnis Tambang Nikel di Kabaena
Buton Tengah, Detikwarta.com – Nama pengusaha Arif Kurniawan kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan keterlibatannya dalam jaringan pengendalian sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025, rekam jejak korporasi Arif juga menarik perhatian karena sebelumnya telah dikaitkan dengan perusahaan pertambangan di Pulau Kabaena Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana.
Penelusuran laporan investigasi organisasi lingkungan Satya Bumi bertajuk Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons, yang dipublikasikan pada 19 Juni 2025, mengidentifikasi hubungan PT Rowan Sukses Investama dengan dua perusahaan tambang nikel di Kabaena, yakni PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO).
Dalam laporan tersebut, Arif Kurniawan disebut sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama, perusahaan yang tercatat sebagai salah satu pemegang saham kedua perusahaan tambang tersebut.
Temuan itu membuka ruang penelusuran lebih jauh mengenai struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, serta hubungan bisnis yang berada di balik kegiatan pertambangan nikel di salah satu pulau kecil Sulawesi Tenggara.
Dua Perusahaan Tambang dengan Konsesi Ribuan Hektare
Berdasarkan data perizinan Minerba yang diolah Satya Bumi dalam laporannya, PT Arga Morini Indah tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi komoditas nikel dengan luas wilayah mencapai 2.834,96 hektare.
Izin tersebut tercatat menggunakan nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 dengan masa berlaku 12 Juli 2007 hingga 11 Juli 2027.
Sementara itu, PT Arga Morini Indotama memiliki wilayah IUP seluas 1.026 hektare dengan masa berlaku hingga 18 Februari 2030, berdasarkan data yang dicantumkan dalam kajian tersebut.
Dengan demikian, luas wilayah izin kedua perusahaan mencapai 3.860,96 hektare.
Laporan Satya Bumi juga menyebut PT AMINDO memiliki wilayah izin yang mencakup Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana. Hal ini menjadikan aktivitas kedua perusahaan tersebut relevan dalam pembahasan tata kelola pertambangan di Pulau Kabaena.
Namun, luas wilayah IUP tidak dapat serta-merta diartikan sebagai luas lahan yang telah dibuka atau ditambang. Untuk mengetahui kondisi aktualnya diperlukan pemeriksaan lapangan, peta konsesi, dokumen lingkungan, serta data kegiatan produksi.
PT Rowan Sukses Investama Masuk dalam Struktur Kepemilikan
Salah satu bagian penting dalam laporan Satya Bumi adalah pemetaan struktur kepemilikan dan penerima manfaat PT AMI serta PT AMINDO.
Berdasarkan kajian tersebut, PT Rowan Sukses Investama tercatat sebagai salah satu pemegang saham kedua perusahaan. Arif Kurniawan diidentifikasi sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut.
Laporan itu juga menggambarkan keterhubungan PT Rowan Sukses Investama dengan sejumlah badan usaha lain, termasuk PT Jacaranda Indonesia Investama, PT Daidan Grup Indonesia dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.
Struktur tersebut memperlihatkan adanya jaringan korporasi yang melibatkan perusahaan tambang, perusahaan investasi dan perusahaan pengolahan nikel.
Meski demikian, struktur pemegang saham dan jabatan direksi tidak boleh langsung disamakan dengan bukti pengendalian operasional ataupun keterlibatan dalam tindak pidana.
Untuk memastikan posisi masing-masing pihak, diperlukan pemeriksaan dokumen resmi perseroan, riwayat perubahan pemegang saham, data pemilik manfaat atau beneficial ownership, serta dokumen transaksi korporasi.
Satya Bumi Soroti Deforestasi di Wilayah Konsesi
Selain menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, laporan Satya Bumi juga menyoroti perubahan tutupan hutan di wilayah konsesi PT AMI dan PT AMINDO.
Berdasarkan pemantauan menggunakan sistem Global Analysis and Discovery (GLAD) Alerts dan data citra satelit, laporan tersebut mencatat peringatan kehilangan tutupan pohon di wilayah konsesi PT AMI seluas 506,55 hektare selama periode 2001–2024.
Sementara itu, pada wilayah konsesi PT AMINDO, peringatan kehilangan tutupan pohon tercatat mencapai 194,51 hektare dalam periode 2002–2024.
Satya Bumi menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil pemantauan citra satelit yang menunjukkan adanya perubahan tutupan pohon. Data tersebut tidak secara otomatis membuktikan seluruh kehilangan tutupan hutan disebabkan oleh aktivitas pertambangan.
Karena itu, diperlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan, data kehutanan, dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan, serta analisis perubahan tutupan lahan.
Laporan itu juga menyoroti kerentanan ekologis Pulau Kabaena sebagai pulau kecil, terutama terkait sedimentasi, kondisi pesisir, dan dampak aktivitas pertambangan terhadap ruang hidup masyarakat.
Dalam kajian tersebut, Satya Bumi turut memuat hasil wawancara masyarakat di sejumlah desa, termasuk mengenai perubahan hasil tangkapan nelayan dan produktivitas rumput laut.
Temuan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan dan pemulihan lahan.
Nama Arif Kurniawan Muncul dalam Penyidikan Kejagung
Perkembangan terbaru terjadi ketika Kejaksaan Agung mengungkap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Dalam konferensi pers pada Jumat (6/11/2026), Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saeful Bahri Siregar menyampaikan bahwa penyidik mendalami pengendalian sejumlah perusahaan tambang nikel oleh seseorang berinisial AK yang diidentifikasi dalam pemberitaan sebagai Arif Kurniawan.
Menurut keterangan Kejagung, terdapat enam perusahaan yang diduga berada dalam pengendalian AK bersama seorang berinisial LEI melalui holding PT DDA.
Keenam perusahaan tersebut meliputi:
1. PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dengan luas IUP sekitar 1.030 hektare;
2. PT Karya Alam Abadi (KAA), dengan luas IUP sekitar 1.036 hektare;
3. PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), dengan luas IUP sekitar 106 hektare;
4. PT Alam Mitra Indah (AMI), dengan luas IUP sekitar 1.000 hektare;
5. PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dengan luas IUP sekitar 1.026 hektare; dan
6. PT HJ.
Kejagung menyebut Arif sebagai pihak yang diduga menjadi pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan perizinan, termasuk aktivitas pertambangan setelah berakhirnya masa berlaku izin serta dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah persetujuan administrasi pertambangan.
Dalam perkara tersebut, Kejagung mengungkap bahwa IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Namun, kedua perusahaan disebut tetap memperoleh perpanjangan melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan setelah hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut sebelumnya ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.
Enam Lokasi Digeledah, Uang Rp11,795 Miliar Disita
Sebagai bagian dari penyidikan, tim Jampidsus Kejagung bersama tim digital forensik melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park; serta dua kantor PT DDR yang berada di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jakarta Pusat.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen operasional perusahaan, telepon genggam, laptop, CPU, server serta barang bukti uang tunai.
Total uang yang disita mencapai Rp11,795 miliar, terdiri atas Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya.
Kejagung menyatakan dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan transaksi operasional lima perusahaan beserta pihak-pihak yang terafiliasi.
Hingga keterangan resmi tersebut disampaikan, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi.
Namun, Kejagung menegaskan bahwa Arif Kurniawan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dengan demikian, seluruh dugaan yang sedang didalami masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan apabila perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Jangan Tertukar: PT AMI Kabaena dan PT AMI dalam Perkara Kejagung
Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca peta bisnis tambang nikel tersebut, yakni kemiripan singkatan nama perusahaan.
PT Arga Morini Indah yang disebut dalam laporan Satya Bumi merupakan perusahaan berbeda dari PT Alam Mitra Indah yang disebut Kejagung dalam daftar enam perusahaan yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan.
Demikian pula PT Arga Morini Indotama (AMINDO) tidak boleh langsung disamakan dengan PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID).
Kesamaan singkatan AMI dan AMID tidak cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kesamaan badan hukum, pemegang saham, ataupun hubungan pengendalian.
Karena itu, hubungan antara PT Rowan Sukses Investama dengan PT Arga Morini Indah dan PT Arga Morini Indotama yang diungkap Satya Bumi perlu ditempatkan sebagai temuan tersendiri, terpisah dari enam perusahaan yang sedang didalami Kejagung.
Penyidik dapat menelusuri lebih lanjut apakah terdapat hubungan kepemilikan, transaksi, atau afiliasi lain di antara kelompok perusahaan tersebut. Namun, sampai ada keterangan resmi atau dokumen yang membuktikannya, hubungan tersebut tidak boleh dinyatakan sebagai bagian dari konstruksi perkara Kejagung.
PT Tonia Mitra Sejahtera dan Jejak PT Dua Delapan Resources
Selain hubungan dengan PT Rowan Sukses Investama, laporan Satya Bumi juga mencatat nama Arif Kurniawan dalam keterkaitan bisnis PT Dua Delapan Resources dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
Dalam laporan tersebut, Arif disebut sebagai pemilik manfaat PT Dua Delapan Resources yang berkaitan dengan transaksi pembelian saham perusahaan tambang nikel tersebut.
PT TMS sendiri beroperasi di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana dan menjadi salah satu perusahaan yang mendapat sorotan terkait persoalan penggunaan kawasan hutan.
Meski demikian, hubungan yang diuraikan dalam laporan Satya Bumi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa PT TMS termasuk dalam enam perusahaan yang disebut Kejagung pada pengungkapan penyidikan 6 November 2026.
Kejagung juga belum menyatakan secara resmi bahwa seluruh hubungan korporasi yang dipetakan Satya Bumi merupakan bagian dari konstruksi perkara yang sedang ditangani.
Pembedaan ini penting agar penelusuran bisnis tidak berkembang menjadi kesimpulan hukum yang belum didukung bukti.
Publik Menunggu Transparansi Peta Kepemilikan Tambang Kabaena
Rangkaian temuan mengenai PT Rowan Sukses Investama, PT AMI, dan PT AMINDO memperlihatkan pentingnya keterbukaan struktur kepemilikan perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai siapa pemegang saham formal, siapa penerima manfaat akhir, siapa yang mengendalikan kegiatan operasional, serta bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban perizinan dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait juga memiliki peran penting untuk memastikan kesesuaian data perizinan, penggunaan kawasan hutan, kewajiban reklamasi, dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan.
Di sisi lain, penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mengungkap secara terang dugaan penyimpangan perizinan dan aliran keuntungan korporasi yang sedang ditelusuri.
Bagi masyarakat Kabaena, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang berada di balik perusahaan tambang, melainkan juga bagaimana kegiatan pertambangan dijalankan dan sejauh mana lingkungan serta sumber penghidupan warga dilindungi.
Kini, penelusuran terhadap jejak PT Rowan Sukses Investama dan hubungan korporasinya di Kabaena menjadi bagian penting dari kebutuhan transparansi tata kelola sumber daya alam.
Apakah hubungan perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman penyidik? Jawabannya masih menunggu hasil pemeriksaan dan klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum.
Yang jelas, setiap dugaan harus diuji berdasarkan dokumen dan alat bukti. Sementara itu, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat di Pulau Kabaena tidak boleh diabaikan di tengah besarnya kepentingan bisnis nikel. (Leo)
