Aset Hasil Korupsi Tersebar di Luar Negeri, KPK Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Pemulihan

Jakarta, Detikwarta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerja sama internasional untuk mempercepat pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Langkah tersebut menjadi perhatian serius karena praktik korupsi saat ini semakin kompleks. Pelaku dapat memindahkan uang, menyamarkan kepemilikan aset, hingga menempatkan hasil kejahatan di berbagai negara untuk menghindari proses hukum dan penyitaan.

Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, dalam rangkaian pertemuan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Vienna International Centre, Wina, Austria, pada 2–6 November 2026.

Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas negara agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara.

“Korupsi semakin banyak melibatkan pergerakan pelaku, aset, dan aliran dana lintas negara. Karena itu, penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri serta dikembalikan kepada negara,” kata Agus dalam keterangan pers yang dikutip Minggu (8/11/2026).

Pemulihan Aset Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

Menurut Agus, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan dan pemidanaan. Negara juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang terlibat.

Karena itu, pemulihan aset atau asset recovery menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi.

Melalui mekanisme tersebut, aparat penegak hukum berupaya mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, hingga mengembalikan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Tantangannya, aset hasil kejahatan tidak selalu berada di dalam negeri. Sebagian dapat ditempatkan dalam rekening perbankan asing, dialihkan melalui perusahaan, atau disamarkan dalam bentuk kepemilikan properti dan instrumen keuangan lainnya.

Perbedaan sistem hukum, prosedur pembuktian, serta kewenangan antarnegara membuat proses pengembalian aset membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Pemulihan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Melalui kerja sama internasional yang kuat, negara-negara dapat saling membantu menelusuri aset yang disembunyikan di berbagai yurisdiksi,” ujarnya.

KPK Catat 16 Nota Kesepahaman dan 22 Permintaan Kerja Sama

Untuk memperkuat upaya tersebut, KPK terus membangun jaringan kemitraan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dengan lembaga penegak hukum di berbagai negara.

Dalam keterangan yang disampaikan KPK, Indonesia tercatat memiliki 16 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga mitra internasional.

Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi operasional, hingga dukungan terhadap proses penelusuran dan pemulihan aset.

Sepanjang 2026, KPK juga menangani 22 permintaan kerja sama internasional, terdiri atas delapan permintaan masuk dan 14 permintaan keluar.

Permintaan tersebut diproses melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik, serta kerja sama langsung antarlembaga penegak hukum.

Melalui MLA, suatu negara dapat meminta bantuan negara lain untuk kepentingan proses hukum, seperti memperoleh dokumen, mengumpulkan alat bukti, menelusuri aset, hingga mendukung tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di negara terkait.

Mekanisme ini penting karena aparat penegak hukum suatu negara tidak dapat secara langsung menjalankan kewenangannya di wilayah kedaulatan negara lain.

Kerja Sama dengan Thailand Bantu Pemulangan Buronan

Salah satu contoh konkret manfaat kerja sama lintas negara ditunjukkan melalui kolaborasi KPK, otoritas imigrasi Indonesia, dan National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand.

Koordinasi tersebut memfasilitasi pemulangan seorang buronan yang masuk dalam daftar *Interpol Red Notice terkait perkara korupsi.

Pengalaman itu menjadi gambaran bahwa pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga dapat membantu proses penegakan hukum ketika pihak yang dicari berada di luar wilayah Indonesia.

Bagi KPK, kerja sama internasional tidak hanya dibutuhkan untuk menemukan keberadaan pelaku, tetapi juga untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kecepatan pertukaran informasi menjadi faktor penting, terutama ketika pelaku menggunakan sistem keuangan lintas negara untuk memindahkan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Indonesia Ikut Bahas Fase Kedua Peninjauan UNCAC

Selain membahas pemulihan aset dan penguatan kerja sama internasional, delegasi Indonesia juga mengikuti pembahasan mengenai fase kedua Implementation Review Mechanism (IRM) UNCAC yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.

Dalam forum Implementation Review Group (IRG), Indonesia mendorong mekanisme peninjauan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi implementasi UNCAC dinilai tidak seharusnya hanya mengukur keberadaan regulasi, kebijakan, dan lembaga antikorupsi. Penilaian juga perlu melihat sejauh mana seluruh perangkat tersebut benar-benar diterapkan dan menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

“Indonesia memandang bahwa keberhasilan implementasi konvensi harus dapat tercermin dalam perubahan nyata, penguatan institusi, serta peningkatan kualitas tata kelola antikorupsi di masing-masing negara,” kata Agus.

Indonesia juga mendorong agar rekomendasi hasil peninjauan bersifat praktis dan dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan membantu negara-negara mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peluang kerja sama untuk mengatasi kesenjangan dalam penerapan konvensi.

Fase Baru UNCAC Dijadwalkan Dimulai pada 2027

Rangkaian pertemuan di Wina juga menjadi bagian dari persiapan menuju fase kedua mekanisme peninjauan implementasi UNCAC.

Dalam perkembangan forum internasional tersebut, negara-negara pihak UNCAC mengadopsi sejumlah dokumen untuk menjadi pedoman pelaksanaan siklus peninjauan berikutnya melalui sidang khusus Konferensi Negara-Negara Pihak UNCAC pada 6 November 2026.

Fase kedua mekanisme peninjauan dijadwalkan dimulai pada Mei 2027, dengan proses peninjauan negara-negara dimulai pada Juli 2027.

Fokus peninjauan fase kedua mencakup langkah-langkah pencegahan korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Agenda tersebut menjadi penting bagi Indonesia untuk memperkuat evaluasi kebijakan antikorupsi, meningkatkan transparansi, serta memastikan mekanisme pengembalian aset berjalan lebih efektif.

KPK Tegaskan Komitmen Kerja Sama Global

Dalam rangkaian pertemuan UNCAC, Agus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh negara dalam pencegahan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemulihan aset hasil korupsi.

Menurutnya, kejahatan korupsi yang melibatkan berbagai yurisdiksi membutuhkan respons bersama. Tidak ada satu negara yang dapat bekerja sendiri ketika pelaku, bukti, dan aset berada di wilayah hukum berbeda.

“Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama internasional melalui UNCAC. Siap bekerja sama dengan seluruh negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, penuntutan, serta pemulihan aset hasil korupsi,” ujarnya.

Penguatan kerja sama internasional tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan kerugian dan aset hasil kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya koordinasi lintas negara, KPK berharap ruang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatan di luar negeri dapat semakin dipersempit. (Leo)