Pengadaan Teknologi Surveillance Polri Kembali Disorot, Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Perhatian Publik
Jakarta, Detikwarta.com – Pengadaan teknologi pengawasan atau surveillance di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul hasil penelusuran gabungan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia yang mengungkap nilai kontrak pengadaan sedikitnya 376 paket teknologi pengawasan mencapai Rp35,9 triliun sepanjang periode 2013 hingga 2026.
Temuan tersebut disampaikan Peneliti ICW, Seira Tamara, pada Jumat (6/11/2026). Pengadaan bernilai besar itu mencakup pembelian perangkat keras, pengembangan sistem hingga pemeliharaan teknologi pengawasan yang dibiayai menggunakan anggaran publik.
“Hasil penelusuran menemukan sedikitnya 376 paket pengadaan dengan total nilai kontrak mencapai Rp35,9 triliun yang bersumber dari uang publik. Pengadaan tersebut mencakup pembelian perangkat, pengembangan sistem hingga pemeliharaan teknologi pengawasan,” ujar Seira dalam keterangannya.
Besarnya nilai belanja tersebut memunculkan perhatian terhadap keterbukaan informasi pengadaan, mekanisme pengawasan serta jaminan agar teknologi yang memiliki kemampuan memantau komunikasi dan aktivitas digital tidak digunakan di luar kewenangan hukum.
Beragam Perangkat Pengawasan Berkemampuan Tinggi
Dalam hasil penelusuran tersebut, ICW mengidentifikasi sejumlah jenis perangkat yang tercantum dalam pengadaan Polri. Beberapa di antaranya adalah Active Interception and Monitoring, Cellular Interceptor, serta Radio Monitoring Intercept yang berkaitan dengan kemampuan intersepsi komunikasi.
ICW juga menemukan pengadaan teknologi Zero Click Intrusion System yakni perangkat yang memiliki kemampuan menyusup ke sistem elektronik tanpa memerlukan interaksi dari pengguna perangkat yang menjadi sasaran.
Selain itu, terdapat perangkat pelacakan dan identifikasi telepon seluler seperti IMSI Catcher dan Direction Finder. Pengadaan lainnya mencakup perangkat pengawasan tersembunyi berupa Covert Audio Video Surveillance Equipment serta perangkat ekstraksi forensik digital jenis Cellebrite UFED.
Beragam teknologi tersebut memiliki fungsi dan tingkat kemampuan yang berbeda. Karena itu, keterbukaan mengenai tujuan penggunaan, spesifikasi, kebutuhan operasional serta mekanisme pengawasannya menjadi penting untuk memastikan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan hukum.
Trend Asia Telusuri Jalur Pasokan Teknologi Internasional
Sorotan lainnya datang dari penelusuran Trend Asia terhadap data perdagangan internasional. Dalam laporan yang disampaikan Seira terdapat sedikitnya sembilan paket pembelian sistem pusat pemantauan (monitoring center) dan sistem penyadapan legal (lawful interception) sepanjang periode 2020–2025.
Nilai transaksi yang ditelusuri mencapai US$219,6 juta atau sekitar Rp3,4 triliun. Pembelian tersebut sebagian besar melibatkan aparat penegak hukum dan institusi intelijen.
Penelusuran data perdagangan juga mengindikasikan adanya pengiriman peralatan pengawasan melalui perusahaan perantara di sejumlah negara termasuk Singapura, Hongaria dan Australia. Sebagian teknologi yang ditelusuri disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan dari Jerman dan Uni Emirat Arab.
Selain itu, Trend Asia menemukan indikasi pembelian perangkat penyadapan telepon seluler dari perusahaan yang terdaftar di Israel dengan nilai sekitar US$67,8 juta atau hampir Rp1 triliun pada periode 2020–2021.
Temuan mengenai perusahaan dan jalur perdagangan tersebut perlu dibaca secara cermat. Nilai transaksi internasional itu merupakan bagian dari penelusuran pasar teknologi pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum dan institusi intelijen sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan keseluruhan nilai kontrak pengadaan Polri sebesar Rp35,9 triliun.
Transparansi Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan
Besarnya anggaran pengadaan teknologi pengawasan menjadi alasan penting bagi publik untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai proses perencanaan, pemilihan penyedia, nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga hasil pengadaan.
Keterbukaan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan institusi. Pengawasan juga perlu mencakup kesesuaian spesifikasi barang, kewajaran harga, pemeliharaan perangkat serta evaluasi manfaat teknologi yang telah dibeli.
Di sisi lain, tidak semua informasi operasional kepolisian dapat dibuka tanpa batas. Namun, alasan kerahasiaan operasional tetap perlu diterapkan secara proporsional dan tidak menghilangkan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Publik juga membutuhkan kepastian bahwa teknologi pengawasan tidak digunakan untuk kepentingan di luar kewenangan termasuk pemantauan komunikasi atau akses terhadap data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.
Perlindungan Privasi Menjadi Perhatian
Kemampuan teknologi digital yang semakin canggih menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak masyarakat. Perangkat yang dapat melacak lokasi, mengakses data elektronik atau melakukan intersepsi komunikasi membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat.
Penggunaannya harus memperhatikan ketentuan hukum, prinsip perlindungan data pribadi, serta hak masyarakat atas privasi. Mekanisme otorisasi, pencatatan penggunaan, pembatasan akses dan pemeriksaan independen menjadi aspek penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, pengadaan teknologi pengawasan tidak cukup hanya dinilai dari kecanggihan perangkat dan besarnya anggaran. Institusi pengguna juga perlu memastikan adanya standar operasional, pengendalian internal serta pertanggungjawaban yang jelas atas setiap pemanfaatannya.
Publik Menanti Penjelasan dan Akuntabilitas Polri
Temuan ICW dan Trend Asia kembali menempatkan pengadaan teknologi pengawasan sebagai isu penting dalam tata kelola anggaran dan reformasi institusi penegak hukum.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp35,9 triliun dan ratusan paket pengadaan selama lebih dari satu dekade, penjelasan mengenai tujuan pembelian, penyedia, hasil pekerjaan serta mekanisme pengawasan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Keterbukaan informasi yang proporsional, audit yang independen dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi diharapkan dapat memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, modernisasi teknologi kepolisian harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan privasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan peralatannya, tetapi juga oleh kepastian bahwa setiap kewenangan digunakan secara bertanggung jawab. (Leo)
