Mengurai Dugaan Jaringan Bisnis Tambang Arif Kurniawan di Sultra, Sejumlah Nama Kepala Daerah Ikut Disorot

Jakarta, Detikwarta.com – Pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam. Kasus yang diduga berlangsung selama periode 2013–2025 tersebut kini mengarah pada jaringan perusahaan tambang yang disebut berada di bawah kendali seorang pengusaha bernama Arif Kurniawan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel, termasuk persoalan perizinan, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara.

Dalam keterangan pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Saiful menyebut enam perusahaan pertambangan yang masuk dalam konstruksi penyidikan, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Penyidik menduga Arif Kurniawan merupakan pengendali sekaligus penerima manfaat dari kegiatan sejumlah perusahaan tersebut. Dugaan itu, menurut Saiful, diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi.

Namun, Kejagung menegaskan proses penyidikan masih berjalan. Arif Kurniawan hingga keterangan resmi tersebut disampaikan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Enam Perusahaan Masuk Radar Penyidikan Kejagung

Enam perusahaan yang disebut Kejagung memiliki luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berbeda-beda.

Berdasarkan keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus, PT BSJ memiliki wilayah IUP sekitar 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI sekitar 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, dan PT AMID sekitar 1.026 hektare. Sementara itu, rincian luas wilayah IUP PT HJ belum dijelaskan secara terbuka.

Kejagung menyebut pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan struktur holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Temuan ini menjadi perhatian karena penyidikan tidak hanya menelusuri aktivitas pertambangan di lapangan, tetapi juga hubungan korporasi, kepemilikan manfaat, dokumen administrasi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pengelolaan tambang.

Keterangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengusutan perkara pertambangan nikel di Sultra kini diarahkan pada penelusuran hubungan antara perusahaan, pengendali usaha dan penyelenggara negara.

IUP PT BSJ dan PT KAA Berakhir 2015, Mekanisme Suspend Dipersoalkan

Salah satu temuan penting penyidik berkaitan dengan status perizinan PT BSJ dan PT KAA.

Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan kedua perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2015. Namun, dalam perjalanan administrasinya, izin tersebut justru tetap diperpanjang melalui mekanisme penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.

Menurut keterangan Kejagung, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan sebelumnya ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara karena wilayah izin semestinya dikembalikan kepada negara.

Akan tetapi, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga penolakan tersebut dicabut dan proses perizinan tetap berlanjut.

“ Terkait suspend ini, harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” ujar Syaiful

Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena menyangkut kewenangan pemerintah dalam pengelolaan izin pertambangan serta kepastian hukum terhadap wilayah konsesi yang masa izinnya telah berakhir.

Dugaan Suap Perizinan dan Manipulasi RKAB

Tidak hanya persoalan perizinan, Kejagung juga mengungkap dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan.

Saiful menyebut penyidik menemukan fakta awal mengenai dugaan pemberian sesuatu kepada pihak penyelenggara negara dalam rangka memanipulasi persetujuan RKAB perusahaan-perusahaan terkait.

Persetujuan RKAB merupakan bagian penting dalam kegiatan pertambangan karena berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan termasuk kegiatan produksi.

Apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administrasi pertambangan tetapi juga berpotensi menyeret persoalan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, Kejagung belum mengumumkan identitas pihak penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.

Kejagung Geledah Enam Lokasi, Sita Uang Rp11,795 Miliar

Perkembangan penyidikan semakin menarik perhatian setelah tim Jampidsus bersama tim digital forensik melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, lokasi yang digeledah meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; kantor PT BSJ, PT KAA dan PT DDA di APL Tower Central Park serta dua kantor PT DDR yang berada di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jakarta Pusat.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, transaksi korporasi serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, server dan perangkat lainnya.

Penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.

Kejagung menyatakan dokumen dan barang bukti elektronik tersebut akan digunakan untuk menelusuri aktivitas perusahaan serta hubungan transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi.

Penggeledahan ini menjadi langkah penting untuk mengungkap lebih jauh pola pengendalian perusahaan dan kemungkinan aliran dana dalam perkara tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Arif Kurniawan Terdeteksi Berada di Luar Negeri

Di tengah proses penyidikan, keberadaan Arif Kurniawan juga menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Saiful Bahri Siregar mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran data perlintasan dan koordinasi dengan instansi terkait, Arif terdeteksi berada di luar negeri.

Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menelusuri keberadaan yang bersangkutan. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, penyidik belum mengungkap negara tempat Arif berada.

Kejagung menyebut dugaan peran Arif sebagai pengendali dan penerima manfaat sejumlah perusahaan didasarkan pada keterangan 38 saksi yang telah diperiksa.

Status hukumnya tetap perlu ditegaskan, Arif belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut berdasarkan keterangan resmi Kejagung pada 6 November 2026.

 Jejak PT AMI dan AMINDO, Nama Bupati Muna Barat Pernah Disorot

Di luar konstruksi penyidikan terbaru, aktivitas pertambangan di wilayah Kabaena bagian selatan, khususnya Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah juga pernah menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil.

Laporan Satya Bumi bertajuk Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons yang diluncurkan pada Juni 2025 menyoroti hubungan kepemilikan, penerima manfaat, serta keterkaitan sejumlah perusahaan tambang dengan individu yang memiliki pengaruh politik dan jabatan publik.

Laporan tersebut membahas PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO), termasuk dugaan hubungan kepemilikan dan pengaruh sejumlah pihak dalam aktivitas pertambangan di Talaga Raya.

Satya Bumi juga menyoroti potensi konflik kepentingan apabila individu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan terlibat dalam bisnis pertambangan, terutama terkait perizinan dan pengawasan.

Sorotan serupa disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tenggara melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung pada 15 Oktober 2025.

Direktur AMPUH Sultra, Hendro Nilopo, ketika itu menyampaikan dugaan bahwa seorang kepala daerah di Sultra berinisial DW pernah menjabat sebagai direktur di PT AMI dan PT AMINDO. Menurut Hendro, perubahan susunan direksi kedua perusahaan dilakukan ketika yang bersangkutan mengikuti kontestasi Pilkada.

AMPUH juga menduga aktivitas pembukaan kawasan hutan tanpa izin berlangsung pada periode 2021–2023, ketika DW disebut masih memiliki jabatan di perusahaan tersebut. Atas dasar itu, mereka mendesak Kejagung menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait.

Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dan desakan AMPUH yang diberitakan pada 2025. Belum terdapat keterangan resmi dalam sumber yang ditelusuri untuk memastikan bahwa DW telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Selain itu, kesamaan singkatan PT AMI dalam berbagai pemberitaan tidak otomatis membuktikan bahwa PT Arga Morini Indah yang disorot Satya Bumi dan perusahaan PT AMI yang disebut dalam penyidikan terbaru Kejagung merupakan badan hukum yang sama. Identitas lengkap dan hubungan korporasinya masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.

PT TMS di Kabaena dan Sorotan Kepemilikan Saham

Perhatian publik terhadap jaringan bisnis pertambangan di Sultra juga mengarah ke PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana.

PT TMS sebelumnya menjadi perhatian setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penindakan dan memasang papan penguasaan negara pada areal pertambangan seluas 172,82 hektare pada September 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sultra ketika itu membenarkan tindakan Satgas PKH terhadap kawasan pertambangan tersebut. Penindakan dilakukan karena aktivitas pertambangan disebut berlangsung tanpa dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Di sisi lain, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melalui Sekretarisnya, Hengki Seprihadi, pernah mengungkapkan hasil penelusuran mengenai struktur kepemilikan saham PT TMS dan perusahaan yang disebut memiliki saham di dalamnya.

Dalam pemberitaan Januari 2025, Hengki menyebut 25 persen saham PT TMS dimiliki PT Bintang Delapan Tujuh Abadi. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran CERI, kepemilikan perusahaan tersebut berkaitan dengan nama Alaniah Nisrina dan Arinta Nila Hapsari, yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Informasi tersebut menjadi sorotan karena menyangkut pentingnya transparansi kepemilikan manfaat perusahaan tambang, terutama ketika terdapat hubungan keluarga dengan pejabat publik.

Meski demikian, hubungan kepemilikan saham maupun hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan pejabat dalam pelanggaran pertambangan.

Perlu ditegaskan pula bahwa PT TMS belum disebut Kejagung sebagai salah satu dari enam perusahaan dalam daftar penyidikan tata kelola nikel yang diumumkan pada 6 November 2026. Karena itu, keterkaitan PT TMS dengan perkara Arif Kurniawan harus tetap diperlakukan sebagai informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Kasus PT AMIN di Kolaka Utara, Perkara Berbeda yang Perlu Dicermati

Persoalan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara juga memiliki catatan perkara hukum lain, salah satunya kasus penggunaan dokumen PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) dalam pengangkutan dan penjualan ore nikel di wilayah Kolaka Utara.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebelumnya mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan sandar dan berlayar kapal pengangkut ore nikel yang menggunakan dokumen PT AMIN.

Dalam perkembangan perkara pada September 2025, Kejati Sultra menyampaikan bahwa jumlah tersangka telah mencapai sembilan orang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen RKAB yang tidak benar dan pengangkutan ore nikel yang disebut berasal dari wilayah bekas IUP PT Pandu Citra Mulia.

Berdasarkan keterangan Kejati Sultra, total penjualan ore nikel dalam perkara itu mencapai sekitar 480 ribu ton dengan perkiraan kerugian negara Rp233 miliar berdasarkan perhitungan auditor BPKP Sultra.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata niaga nikel tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penambangan tetapi juga dokumen produksi, kuota RKAB, pengangkutan, persetujuan berlayar hingga transaksi penjualan.

Namun, perkara PT AMIN tersebut merupakan penanganan hukum tersendiri. Hubungannya dengan PT AMID yang disebut dalam penyidikan terbaru Kejagung maupun dengan Arif Kurniawan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan kemiripan nama perusahaan.

Publik Menanti Transparansi dan Penuntasan Penyidikan

Rangkaian persoalan pertambangan di Sulawesi Tenggara kini menempatkan transparansi kepemilikan perusahaan, kepastian perizinan, pengawasan kawasan hutan dan potensi konflik kepentingan sebagai isu penting yang harus dijawab secara terbuka.

Penyidikan Kejagung terhadap enam perusahaan, pemeriksaan 38 saksi, penggeledahan enam lokasi, serta penyitaan uang hampir Rp11,8 miliar menjadi perkembangan signifikan dalam upaya mengurai dugaan penyimpangan tata kelola nikel periode 2013–2025.

Masyarakat tentu berharap proses hukum tidak berhenti pada penelusuran korporasi semata. Apabila ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh ekonomi.

Di sisi lain, setiap nama pejabat daerah yang pernah disebut dalam laporan organisasi masyarakat sipil maupun pemberitaan mengenai kepemilikan perusahaan harus memperoleh ruang klarifikasi. Penelusuran hubungan bisnis perlu dilakukan berdasarkan dokumen korporasi, bukti transaksi dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, bukan semata-mata asumsi atau hubungan keluarga.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Jampidsus Kejagung, termasuk penelusuran keberadaan Arif Kurniawan, pengembangan pemeriksaan saksi serta pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses perizinan dan tata niaga nikel.

Pertanyaan besarnya, mampukah Kejagung mengurai seluruh simpul korporasi dan dugaan aliran uang dalam perkara ini hingga tuntas sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara berjalan sesuai hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat? (Leo)