LHP DTT BPK RI 2024 Soroti Tambang PT TMS di Kabaena, 401,76 Hektare Tercatat Tanpa PPKH
Kendari, Detikwarta.com – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batu bara, dan batuan kembali menyoroti persoalan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Dalam hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DTT BPK RI Tahun 2024, ditemukan aktivitas pertambangan oleh sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus Clean and Clear (CnC) di kawasan hutan yang belum dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Data pemeriksaan yang diberitakan sejumlah media menyebutkan, terdapat empat perusahaan pemegang IUP CnC yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa PPKH dengan total luasan mencapai 401,76 hektare. Selain itu, ditemukan pula aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung dan di luar area PPKH seluas 225,96 hektare.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena status IUP CnC tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. Perusahaan tetap wajib memenuhi ketentuan perizinan kehutanan sesuai lokasi dan batas area yang disetujui pemerintah.
PT TMS Masuk Sorotan di Kabaena
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian dalam pemberitaan terkait hasil pemeriksaan tersebut adalah PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di wilayah Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan pemberitaan yang merujuk LHP BPK Nomor 13/LHP/XVII/05/2024, pemeriksaan menggunakan citra satelit disebut mengidentifikasi bukaan lahan PT TMS sekitar 147,60 hektare yang berada di luar area yang diizinkan dalam dokumen PPKH.
Temuan itu memperlihatkan pentingnya pemeriksaan kesesuaian antara bukaan lahan aktual dengan batas kawasan yang telah memperoleh persetujuan penggunaan hutan.
PT TMS sendiri tercatat memiliki dokumen PPKH Nomor SK.7431/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2019 tertanggal 12 September 2019. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak berarti seluruh wilayah konsesi dapat langsung digunakan untuk kegiatan pertambangan. Aktivitas operasional tetap harus berada dalam batas area yang disetujui.
Dalam dokumen laporan konservasi mineral PT TMS Tahun 2024 yang tersedia secara daring, perusahaan tercatat memiliki IUP Operasi Produksi dengan komoditas mineral logam nikel. Dokumen tersebut juga mencantumkan persetujuan RKAB 2023 dengan target produksi dan penjualan domestik sebesar 3,5 juta ton.
Satgas PKH Kuasai Kembali Area 172,82 Hektare
Persoalan penggunaan kawasan hutan di wilayah operasional PT TMS juga berlanjut pada langkah penertiban pemerintah.
Melalui siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Nomor PR-798/033/K.3/Kph.3/09/2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengonfirmasi telah melakukan penguasaan kembali area pertambangan PT TMS di Kabupaten Bombana seluas 172,82 hektare pada 11 September 2025.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH terhadap kegiatan usaha yang menjadi objek verifikasi pemerintah.
Dalam siaran pers tersebut, Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa penguasaan kembali area PT TMS dilakukan bersama penertiban terhadap perusahaan tambang lainnya. Total area dari dua perusahaan tambang yang ditertibkan pada tanggal tersebut mencapai 321,07 hektare.
Dengan demikian, angka 147,60 hektare yang disebut dalam pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan BPK dan angka 172,82 hektare dalam siaran pers Satgas PKH perlu dipahami berdasarkan konteks serta dokumen masing-masing, bukan dianggap sebagai angka yang sama.
Potensi Sanksi Administratif Capai Rp2,19 Triliun
Selain penertiban kawasan, besaran sanksi administratif terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan juga menjadi perhatian.
Dalam pemberitaan yang mengutip data Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) pada Oktober 2026, PT TMS disebut memiliki potensi sanksi administratif sekitar Rp2,19 triliun. Angka tersebut dikaitkan dengan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan seluas 224,96 hektare.
Nilai tersebut perlu dibaca secara cermat. Data potensi sanksi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh nilai telah ditetapkan sebagai kewajiban final, dibayarkan perusahaan, atau masuk sebagai penerimaan negara.
Status penetapan sanksi, dasar penghitungan, proses penagihan, kemungkinan keberatan, serta realisasi pembayaran tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi Satgas PKH dan kementerian terkait.
Adapun pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 45 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021. Untuk sektor pertambangan, terdapat pula Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang mengatur tarif denda administratif kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan.
Kepatuhan IUP dan PPKH Harus Dipastikan
Persoalan ini kembali menegaskan bahwa IUP dan PPKH merupakan dua aspek perizinan yang berbeda. IUP memberikan dasar legal bagi kegiatan usaha pertambangan, sedangkan PPKH menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, termasuk pertambangan, sesuai ketentuan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara batas wilayah IUP, dokumen PPKH, bukaan lahan aktual, serta kegiatan produksi di lapangan.
Hasil pemeriksaan BPK, data penertiban Satgas PKH, dan informasi potensi sanksi administratif perlu ditindaklanjuti secara transparan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan kawasan hutan.
Hingga naskah ini disusun, dokumen lengkap LHP BPK beserta tanggapan resmi PT TMS mengenai rincian luasan bukaan lahan dan status sanksi administratif belum diperoleh untuk dicantumkan sebagai klarifikasi perusahaan. Konfirmasi kepada instansi berwenang dan pihak perusahaan tetap diperlukan agar seluruh informasi dapat dipertanggungjawabkan. (Leo)
