Isu Penyadapan Presiden Menyeret Nama Bahlil, Begini Tanggapan Partai Golkar
Jakarta, Detikwarta.com – Isu dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Menanggapi kabar yang beredar tersebut, Partai Golkar meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menanggapi spekulasi yang sumber maupun dasar pembuktiannya belum jelas.
Menurut Sarmuji, informasi yang belum dapat diverifikasi sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” ujar Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Ia juga menyebut bahwa Bahlil Lahadalia sebelumnya beberapa kali menjadi sasaran isu dan spekulasi di media sosial. Namun, menurutnya, kabar-kabar tersebut tidak terbukti sebagaimana narasi yang sempat berkembang.
Karena itu, Sarmuji meminta publik lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang mengaitkan nama Ketua Umum Partai Golkar dengan dugaan jaringan penyadapan terhadap Presiden.
“Sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi,” tegasnya.
Golkar Soroti Bahaya Penyadapan Ilegal
Di sisi lain, Partai Golkar juga menyoroti serius persoalan penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Sarmuji menilai tindakan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran serius dan dapat mengancam kehidupan demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa apabila praktik penyadapan ilegal dibiarkan, masyarakat akan merasa takut untuk menyampaikan pendapat maupun berkomunikasi secara bebas.
Golkar pun berharap pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan menyeluruh sehingga seluruh fakta dapat terungkap.
Kasus Penyadapan Masih dalam Proses Hukum
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiga nama tersebut masing-masing dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam perkembangan pemberitaan berikutnya, nama Irjen Slamet Uliandi juga disebut dalam daftar pihak yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Status hukum masing-masing pihak perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik.
Sementara itu, hingga perkembangan informasi yang disampaikan pada 6 November 2026, belum terdapat keterangan resmi dari Bareskrim Polri yang membuktikan keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam perkara penyadapan tersebut.
Dengan demikian, dugaan yang mengaitkan nama Ketua Umum Partai Golkar itu masih harus diperlakukan sebagai spekulasi yang belum terverifikasi, bukan sebagai fakta hukum.
Publik kini menantikan proses penegakan hukum yang transparan dan profesional agar seluruh pihak yang benar-benar terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Leo)
