Di Tengah Sorotan Institusi Polri, Prabowo Gelar Pertemuan dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Bogor, Detikwarta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap institusi Polri, menyusul proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, hingga masyarakat sipil.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi sekaligus ruang bertukar pandangan antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin Korps Bhayangkara pada berbagai periode.
Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan para mantan Kapolri dengan berjabat tangan satu per satu sebelum memasuki ruang pertemuan.
Dalam suasana yang tampak hangat, Prabowo juga terlihat berbincang ringan dan menanyakan kabar sejumlah mantan pimpinan Polri tersebut.
Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan
Berdasarkan daftar resmi yang dirilis Sekretariat Presiden, sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan di Hambalang tersebut, yakni:
1. Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi.
2. Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo.
3. Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro.
4. Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar.
5. Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto.
6. Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.
7. Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo;
8. Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman.
9. Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.
10. Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
Mereka merupakan tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi Polri dalam rentang kepemimpinan yang berbeda.
Tito Karnavian saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kehadirannya sekaligus mempertemukan pengalaman kepemimpinan Polri masa lalu dengan jajaran pemerintahan saat ini.
Sejumlah Pejabat Negara Turut Mendampingi
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir bersama jajaran pejabat utama Polri.
Sejumlah pejabat kepolisian yang terlihat dalam pertemuan tersebut antara lain Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, serta Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.
Dalam keterangan resminya, Istana menyampaikan bahwa Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menyerap pengalaman lintas generasi kepemimpinan di tubuh kepolisian.
Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai isu-isu yang dibahas maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut.
Berlangsung Saat Kasus Dugaan Penyadapan Menjadi Sorotan
Pertemuan di Hambalang itu mendapat perhatian karena berlangsung ketika Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah personel kepolisian.
Pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan illegal tapping, penghapusan data elektronik,serta akses ilegal.
Dalam keterangannya, penyidik menyebut dugaan penyadapan dilakukan terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Perkembangan berikutnya, pada 5 November 2026, Bareskrim mengungkap adanya tersangka keempat berinisial SU. Menurut keterangan penyidik, SU diduga memiliki peran dalam pemberian izin aktivitas penyadapan melalui sistem pemantauan yang digunakan di lingkungan Bareskrim.
Pada kesempatan yang sama, Polri menyampaikan bahwa tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sedangkan tersangka SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Seluruh dugaan perbuatan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Istana Belum Mengungkap Substansi Pembicaraan
Rekaman yang dipublikasikan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden memperlihatkan bagian awal pertemuan, mulai dari penyambutan para mantan Kapolri hingga suasana ketika mereka memasuki ruang pertemuan.
Dalam tayangan tersebut, para mantan Kapolri dan Kapolri aktif terlihat duduk mengelilingi meja bundar dengan Presiden Prabowo berada di bagian tengah.
Namun, rekaman yang dipublikasikan tidak memuat suara pembicaraan sehingga substansi diskusi belum dapat diketahui secara utuh oleh publik.
Sampai keterangan resmi tersebut dipublikasikan, Istana belum menyampaikan apakah kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu agenda khusus dalam pertemuan itu.
Pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri tersebut pada akhirnya menjadi perhatian di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme dan penguatan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, keterbukaan informasi serta penegakan hukum yang objektif menjadi hal penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Leo)
