Aliansi Rakyat Menggugat Coba Segel Kantor Wapres Gibran, Sempat Terjadi Aksi Dorong-Dorongan dengan Polisi

Jakarta, Detikwarta.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), berlangsung tegang. Massa berupaya melakukan penyegelan kantor yang menjadi tempat aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Massa menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam video yang beredar, sejumlah peserta aksi terlihat berusaha memasang spanduk sebagai bagian dari simbol penyegelan. Namun, upaya tersebut mendapat penghadangan dari petugas keamanan sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian.

Massa menilai keberadaan Gibran di Kantor Sekretariat Wakil Presiden tidak seharusnya dipertahankan sebelum persoalan yang mereka persoalkan mendapatkan penyelesaian.

Massa Persoalkan Keabsahan Jabatan Gibran

Aliansi Rakyat Menggugat menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mereka merujuk pada putusan MK dan sejumlah proses hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran, khususnya mengenai ijazah atau surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Salah seorang peserta aksi menyampaikan kekecewaannya karena rencana pemasangan tanda penyegelan tidak diizinkan oleh petugas kepolisian.

Menurutnya, massa juga ingin memasang tulisan yang berisi larangan bagi Gibran untuk memasuki kantor tersebut.

Meski mendapat penolakan dari aparat, massa menyatakan tidak akan menghentikan gerakan mereka. Mereka bahkan mengancam akan kembali mendatangi kantor Wakil Presiden dalam beberapa hari mendatang untuk melanjutkan aksi penyegelan.

“Kami besok atau beberapa hari lagi akan datang kembali dan akan benar-benar melakukan penyegelan,” demikian pernyataan salah seorang perwakilan massa dalam video aksi tersebut.

Polisi Kerahkan 73 Personel Amankan Aksi

Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 73 personel kepolisian.

Berdasarkan keterangan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional.

Polisi menyatakan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus menjaga agar aktivitas masyarakat di sekitar kantor Wakil Presiden tidak terganggu.

Aksi tersebut diikuti sekitar 50 orang dengan sejumlah koordinator, di antaranya Menuk Wulandari, Regas, dan Rustam R.

ANTARA News+1

Pihak Istana Sempat Tawarkan Dialog

Di tengah berlangsungnya demonstrasi, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, sempat menemui massa aksi.

Ia menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati aspirasi masyarakat dan bahkan mempersilakan demonstran masuk ke dalam kantor untuk berdialog.

Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh massa yang tetap ingin menyampaikan tuntutannya di depan gerbang kantor.

Al Muktabar menjelaskan bahwa pihak Istana telah menyiapkan tempat untuk menerima para demonstran agar aspirasi dapat disampaikan secara langsung.

Sementara itu, Gibran disebut menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Apa Sebenarnya Putusan MK tentang Gibran?

Persoalan persyaratan pendidikan Gibran memang pernah menjadi pembahasan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Salah satu pertimbangannya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut dalam mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak serta-merta membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi RI+1

Massa Ancam Kembali Gelar Penyegelan

Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan aksi di depan kantor Wakil Presiden, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.55 WIB.

Meski demikian, perwakilan Aliansi Rakyat Menggugat menyatakan akan kembali mendatangi lokasi untuk melanjutkan tuntutan mereka.

Mereka menegaskan bahwa aksi tidak akan berhenti sampai tuntutan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan adanya polemik politik dan hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang masih menjadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat. (imk / berbagai sumber)