Ahmad Doli Kurnia Nilai Hak Menyatakan Pendapat Lebih Tepat untuk Tindak Lanjut Polemik Suket Gibran
Jakarta, Detikwarta.com – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik nasional setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA miliknya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai DPR perlu mempertimbangkan mekanisme konstitusional secara tepat apabila ingin menindaklanjuti persoalan tersebut.
Doli berpandangan, apabila tujuan politik yang hendak ditempuh berkaitan dengan pemberhentian wakil presiden, mekanisme yang relevan bukan sekadar membentuk panitia khusus (pansus), menggunakan hak interpelasi ataupun hak angket, melainkan hak menyatakan pendapat DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (2/11/2026). Ia mempertanyakan urgensi penggunaan hak-hak pengawasan DPR apabila tidak disertai tujuan dan dasar hukum yang jelas.
“Relevan adanya hak angket, hak interpelasi atau bentuk pansus. Apa, untuk apa?” ujar Doli.
Menurut anggota Komisi II DPR RI tersebut, jika tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran diarahkan pada proses pemberhentian, DPR harus merujuk pada ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C UUD 1945.
Doli: Hak Menyatakan Pendapat Memiliki Jalur Konstitusional
Doli menjelaskan, hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyebut DPR dapat menyampaikan pendapat melalui fraksi-fraksi dengan memenuhi persyaratan dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“DPR menyatakan pendapat ya tentu melalui dari fraksi masing-masing, ya atau kemudian di situ disyaratkan harus ada 2/3 yang menyatakan itu,” kata Doli.
Doli juga mengingatkan bahwa proses tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada perbedaan pandangan politik. DPR harus memiliki argumentasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila hendak menyatakan adanya pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Dalam Pasal 7A UUD 1945, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
Hak Angket Berbeda dengan Hak Menyatakan Pendapat
Dalam mekanisme ketatanegaraan, hak angket dan hak menyatakan pendapat memiliki fungsi yang berbeda.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan instrumen DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dengan demikian, penggunaan hak angket tidak serta-merta menjadi dasar pemberhentian wakil presiden. Apabila DPR hendak menempuh proses pemberhentian, mekanismenya harus mengikuti tahapan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengharuskan DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya lagi persyaratan jabatan presiden dan/atau wakil presiden.
Ada Persyaratan Dukungan dan Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Artinya, persyaratan dua pertiga yang dimaksud bukan dua pertiga dari seluruh anggota DPR secara langsung, melainkan dua pertiga dari anggota yang hadir dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal dua pertiga dari total anggota DPR.
Setelah permintaan diajukan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti sesuai dengan ketentuan konstitusi, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari setelah menerima usul dari DPR. Keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden bukan keputusan politik yang dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses hukum dan konstitusional yang melibatkan tiga lembaga negara.
Putusan MA Tidak Otomatis Memberhentikan Gibran
Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Perkara yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. MA juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Namun, objek perkara yang diperiksa MA adalah keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan perkara pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Karena itu, putusan MA tidak secara otomatis menggugurkan jabatan Gibran. Persoalan pemberhentian tetap harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebelumnya juga menyampaikan pandangan bahwa putusan MA tersebut tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai wakil presiden. Pandangan tersebut merupakan sikap pihak kuasa hukum, sementara konsekuensi hukum putusan MA tetap harus dibaca berdasarkan amar dan ruang lingkup perkara yang diputus.
Golkar Masih Kaji Kekuatan Dasar Hukum
Doli menegaskan bahwa proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden bukan perkara sederhana. Dibutuhkan alasan yang kuat, bukti yang memadai serta pemenuhan seluruh tahapan hukum dan konstitusi.
Ia mengatakan Partai Golkar masih perlu mengkaji apakah putusan MA dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dapat menjadi dasar yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPR.
“Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden itu tidak mudah. Butuh alasan yang cukup kuat. Nah, ini yang sedang kami pertimbangkan, putusan MK dan MA itu apakah memang merupakan putusan yang sangat kuat untuk masuk kepada proses itu,” tutur Doli.
Menurutnya, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan oleh para pimpinan partai politik agar terdapat kejelasan sikap dan pemahaman bersama mengenai langkah yang dapat ditempuh DPR.
Ia pun mendorong agar pimpinan partai politik di DPR segera bertemu dan membahas tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran yang telah melalui proses persidangan di lembaga peradilan.
Ujian bagi DPR dalam Menjaga Proses Konstitusional
Perdebatan mengenai hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam polemik dokumen pendidikan Gibran memperlihatkan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pengawasan dan pemberhentian pejabat negara.
DPR memang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, setiap penggunaan hak tersebut harus memiliki dasar, tujuan serta prosedur yang jelas agar tidak mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum.
Pada akhirnya, tindak lanjut polemik ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika antarpartai politik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi.
Publik kini menunggu bagaimana sikap para pimpinan partai politik di DPR dalam menyikapi putusan MA tersebut, termasuk apakah persoalan ini akan berlanjut melalui mekanisme pengawasan DPR atau tetap berada pada ranah pelaksanaan putusan pengadilan.
Yang jelas, setiap langkah terkait kedudukan wakil presiden harus berlandaskan bukti dan ketentuan konstitusi, bukan semata-mata dorongan politik. (Leo)
