Perkuat Pelayanan KB, BKKBN Bombana Ikuti Sosialisasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tahun 2026
Bombana, Detikwarta.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana terus memperkuat kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Kendari, Kamis (5/11/2026), dan menjadi ruang penguatan kapasitas bagi pengelola program KB dalam memahami tata kelola Alokon secara efektif, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini penting untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi tetap terjaga, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian hingga pencatatan dan pelaporan.
Pengelolaan Alokon Harus Tertib dan Terencana
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Kerja KB dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, dr. Fithriyani Abu Kasim, M.Kes., memberikan pengarahan sekaligus materi mengenai tata kelola alat dan obat kontrasepsi.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan Alokon yang baik dan terencana agar kebutuhan pelayanan KB dapat terpenuhi secara tepat.
“Pentingnya pengelolaan Alokon yang baik dan terencana, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pencatatan dan pelaporan,” ujar dr. Fithriyani Abu Kasim.
Pengelolaan yang baik diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam ketersediaan maupun penyaluran kontrasepsi, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan layanan KB secara berkesinambungan.
Dukung Pelayanan KB yang Efektif dan Akuntabel
Keikutsertaan DPPKB Kabupaten Bombana dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola program KB, khususnya dalam manajemen persediaan dan distribusi Alokon.
Penguatan tata kelola ini juga memiliki landasan kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Nonkontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana.
Regulasi tersebut menjadi salah satu pedoman pengelolaan logistik kontrasepsi agar pelayanan KB dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.
Melalui peningkatan pemahaman dan koordinasi antarpengelola, DPPKB Bombana diharapkan semakin mampu memastikan persediaan Alokon dikelola secara tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perkuat Program Bangga Kencana di Bombana
Penguatan tata kelola Alokon menjadi bagian penting dalam mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang terjamin, disertai pelayanan yang berkualitas, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses layanan KB sesuai kebutuhan dan pilihan yang tepat.
DPPKB Kabupaten Bombana melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan Alokon yang semakin baik, pelayanan KB di Kabupaten Bombana diharapkan semakin efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. (Leo)
