Izin Tambang Berakhir tetapi Aktivitas Berlanjut hingga 2025, Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka

Jakarta, Detikwarta.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013 hingga 2025.

Penetapan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan aktivitas pertambangan nikel di Sultra. PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan telah berakhir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan penetapan tersangka korporasi dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan gelar perkara.

Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, penetapan PT BSJ sebagai tersangka dilakukan pada Jumat, 6 November 2026, melalui Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026.

Sebelum penetapan tersebut, penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Diduga Tetap Menambang Setelah IUP Berakhir

Salah satu fokus penyidikan adalah dugaan aktivitas pertambangan PT BSJ yang tetap berlangsung setelah masa berlaku izin berakhir.

Kejagung mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP perusahaan di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.

Dalam proses pengurusan perizinan, penyidik menduga terdapat manipulasi sejumlah dokumen, di antaranya studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan skema suspend atau penangguhan izin untuk mempertahankan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku IUP berakhir.

Berdasarkan keterangan Kejagung, IUP eksplorasi PT BSJ diketahui berakhir pada 2015. Namun, perusahaan diduga tetap dapat menjalankan kegiatan pertambangan melalui mekanisme perpanjangan suspend sebanyak tiga kali.

Sementara itu, dalam keterangan yang dikutip ANTARA pada 10 November 2026, Kapuspenkum Anang Supriatna menyebut masa izin PT BSJ telah berakhir pada 2014, tetapi kegiatan penambangan tetap dilakukan.

Perbedaan penyebutan tahun berakhirnya izin tersebut perlu dicermati lebih lanjut melalui dokumen perizinan dan penjelasan resmi penyidik. Adapun periode 2013–2025 merupakan rentang perkara tata kelola pertambangan yang sedang disidik Kejagung.

Diduga Menambang di Kawasan Hutan Lindung

Selain persoalan masa berlaku izin, PT BSJ juga diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung.

Penyidik mendalami dugaan penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang yang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan PT BSJ.

Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan keabsahan asal-usul mineral, kepatuhan terhadap perizinan, serta potensi keuntungan yang diperoleh korporasi.

Kejagung juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Penyidik menduga rangkaian kegiatan tersebut menguntungkan PT BSJ dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Namun, hingga pengumuman penetapan tersangka disampaikan, besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan. Kejagung menyatakan telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli.

Enam Kantor Perusahaan Digeledah

Pengusutan perkara ini juga diikuti dengan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi.

Pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik JAM PIDSUS Kejagung bersama tim forensik digital menggeledah enam lokasi kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara.

Lokasi tersebut meliputi dua kantor PT Anugrah Nusantara Indonesia (ANI) di Kota Kendari dan lokasi tambangnya di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT Karyatama Konawe Abadi (KAA) di Konawe Utara, dua kantor PT Anugrah Mineral Indonesia (AMI) di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT Anugrah Mineral Indonesia Damai (AMID) di Kabupaten Buton Tengah.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selain dokumen fisik, tim penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam dan komputer pribadi.

Kejagung menyatakan seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi.

Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian perkara.

Arif Kurniawan Disebut sebagai Pengendali dan Penerima Manfaat

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung turut mengungkap sosok berinisial AK yang disebut sebagai pengendali dan penerima manfaat atau beneficial owner dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dalam keterangan penyidik pada 6 November 2026, AK disebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT BSJ dengan luas IUP sekitar 1.030 hektare, PT KAA sekitar 1.036 hektare, PT ANI sekitar 106 hektare, PT AMI sekitar 1.000 hektare, serta PT AMID sekitar 1.026 hektare.

Kejagung menduga pengendalian dan penerimaan manfaat dari kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan rangkaian perkara tata kelola pertambangan nikel yang sedang diusut.

Dalam pemberitaan sejumlah media, inisial AK dikaitkan dengan nama Arif Kurniawan. Namun, setiap dugaan keterlibatan individu tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.

Hingga pengumuman penetapan tersangka pada 10 November 2026, Kejagung menyatakan penetapan tersangka yang diumumkan dalam perkara ini adalah terhadap PT BSJ sebagai korporasi. Penyidik masih mendalami pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

PT BSJ Dijerat Ketentuan KUHP dan UU Tipikor

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sangkaan kesatu primair merujuk pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan sangkaan alternatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan penyidikan tidak hanya berfokus pada aktivitas pertambangan, tetapi juga dugaan praktik pemberian uang kepada penyelenggara negara serta pertanggungjawaban hukum korporasi.

Pengusutan Tata Kelola Tambang Nikel di Sultra Berlanjut

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi bagian dari upaya Kejagung mengusut dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013–2025.

Perkara ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari proses penerbitan dan perpanjangan izin, dugaan manipulasi dokumen, kegiatan pertambangan setelah izin berakhir, aktivitas di kawasan hutan lindung, hingga dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara.

Penyidik masih harus menelusuri alur perizinan, hubungan antarkorporasi, transaksi keuangan serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Besaran kerugian keuangan negara juga masih menunggu hasil penghitungan auditor dan keterangan ahli.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat yang selama ini menyoroti persoalan tata kelola pertambangan, perlindungan kawasan hutan, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kejagung diharapkan mengusut perkara secara transparan dan menyeluruh, termasuk memastikan pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

Meski telah berstatus tersangka korporasi, PT BSJ tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dugaan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses peradilan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. (Leo)