Yusril Ungkap Mekanisme Penggantian Wapres Jika Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari
Jakarta, Detikwarta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya.
Yusril menyebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Penjelasan tersebut disampaikan Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul berkembangnya wacana pengunduran diri Gibran.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril.
Pengunduran Diri Harus Disampaikan Secara Tertulis
Yusril menjelaskan, proses pengunduran diri Wakil Presiden harus diawali dengan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan untuk memastikan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratan pencalonannya.
Menurut Yusril, proses tersebut merupakan mekanisme formal yang harus ditempuh karena Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.
Setelah Presiden mengajukan dua calon, MPR memiliki kewenangan untuk memilih Wakil Presiden baru melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
MPR Memiliki Batas Waktu 60 Hari
Mengenai batas waktu pengisian jabatan, Yusril merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelas Yusril.
Secara tekstual, UUD 1945 mengatur batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden menjadi pihak yang mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
Dengan demikian, penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Yusril Tegaskan Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden
Meski menjelaskan mekanisme penggantian, Yusril menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, belum ada kekosongan jabatan karena Gibran belum resmi berhenti ataupun diberhentikan dan masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wakil Presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Pernyataan tersebut penting untuk membedakan antara niat mengundurkan diri dan pengunduran diri yang telah diproses secara resmi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, sampai keterangan Yusril disampaikan, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
Putusan MA dan MK Tidak Otomatis Menggugurkan Jabatan
Yusril turut menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menurutnya, putusan kedua lembaga tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, Yusril menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
Ia menyebut persoalan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan ketatanegaraan yang perlu dipahami secara hati-hati.
Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo mengenai aspek hukum dan implikasi dari putusan MA dan MK tersebut.
“Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan arah penyelesaian persoalan tersebut dan menunggu perkembangan berikutnya.
“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” kata Yusril.
Mekanisme Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri Wakil Presiden dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua proses yang berbeda.
Apabila Wakil Presiden mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan, pengisian posisi tersebut mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui pemakzulan harus mengikuti ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR.
Karena itu, wacana pengunduran diri Gibran tidak dapat langsung disamakan dengan proses pemakzulan atau pemberhentian oleh lembaga negara.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan Gibran, sikap Presiden Prabowo, serta langkah kelembagaan yang mungkin ditempuh DPR dan MPR.
Publik Menunggu Kepastian Sikap Gibran
Penjelasan Yusril memberikan gambaran mengenai tahapan hukum yang harus dilalui apabila terjadi pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan.
Namun, untuk saat ini belum ada kekosongan jabatan Wakil Presiden. Gibran masih menjalankan tugasnya dan belum ada proses pemilihan pengganti di MPR.
Publik kini menantikan apakah niat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo akan ditindaklanjuti melalui surat resmi atau justru berkembang ke arah penyelesaian lain.
Di tengah dinamika politik dan persoalan hukum tersebut, kepastian prosedur konstitusional menjadi hal penting agar setiap keputusan tetap berjalan sesuai UUD 1945 dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Leo)
