GARPINDO dan Aliansi PKSPH Desak Polres Bombana Usut Dugaan Pelanggaran Hukum dalam Penagihan Pinjaman
Kendari, Detikwarta.com – Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) bersama Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Bombana, Sulawesi Tenggara, mengusut secara menyeluruh dugaan praktik penagihan pinjaman yang dinilai bermasalah dan berpotensi melanggar hukum.
Desakan tersebut berkaitan dengan persoalan pinjam-meminjam yang melibatkan seorang warga berinisial Ecce Binti Haleng dengan pihak yang disebut sebagai oknum pengusaha di Kabupaten Bombana.
Persoalan itu disebut bermula dari hubungan pinjaman yang menurut keterangan pihak pelapor diduga tidak melalui lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penagihan, pelapor mengaku mengalami tindakan yang dinilai merugikan hingga akhirnya mengadukan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada kepolisian.
Berdasarkan informasi yang disampaikan GARPINDO dan Aliansi PKSPH, laporan pengaduan tersebut telah diterima dan ditangani Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Bombana.
Dalam dokumen pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 22 Oktober 2026, Nomor B/248/X/RES.1.14/2026/Reskrim, penyidik menyampaikan bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Rencana tindak lanjut yang disebutkan meliputi pemeriksaan saksi-saksi serta pencarian dan pengumpulan alat bukti lainnya.
Dengan demikian, perkara tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti. Proses penyelidikan masih diperlukan untuk mengklarifikasi keterangan para pihak dan menguji bukti yang tersedia.
Informasi mengenai desakan kedua organisasi tersebut juga telah diberitakan pada 3 November 2026.
GARPINDO dan PKSPH Minta Penanganan Tidak Berhenti pada Satu Sisi Persoalan
Menanggapi perkembangan penanganan laporan tersebut, GARPINDO bersama Aliansi PKSPH meminta Kapolres Bombana dan jajaran Satreskrim melihat persoalan secara utuh, mulai dari awal terjadinya hubungan pinjaman hingga mekanisme penagihan yang dipersoalkan.
Kedua organisasi itu menilai, pemeriksaan perlu mencakup hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman, kesepakatan yang dibuat, legalitas kegiatan pemberian pinjaman apabila dilakukan sebagai usaha, serta tindakan yang diduga terjadi selama proses penagihan.
“Jangan hanya melihat persoalan dari satu sisi. Kami meminta Polres Bombana mengusut secara menyeluruh bagaimana awal mula hubungan pinjaman tersebut, bagaimana mekanisme penagihannya, dan apakah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam proses penagihan tersebut,” demikian pernyataan perwakilan GARPINDO dan Aliansi PKSPH sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Mereka juga menegaskan bahwa adanya hubungan utang-piutang tidak serta-merta membenarkan tindakan intimidasi, ancaman, penghinaan, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum apabila tindakan tersebut benar terjadi dan dapat dibuktikan.
OJK Diminta Menelusuri Legalitas Kegiatan Pemberian Pinjaman
Selain meminta kepolisian mendalami dugaan perbuatan dalam proses penagihan, GARPINDO dan Aliansi PKSPH juga mendorong OJK menelusuri status kegiatan pemberian pinjaman yang dipersoalkan.
Menurut kedua organisasi tersebut, perlu dipastikan apakah aktivitas itu merupakan layanan jasa keuangan yang wajib memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK, atau sebatas hubungan pinjam-meminjam antarperorangan.
Secara regulasi, OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring. OJK mendefinisikan LPBBTI sebagai layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui sistem elektronik.
Dalam direktori yang dipublikasikan pada Oktober 2026, OJK mencatat terdapat 94 penyelenggara LPBBTI yang berizin hingga 31 Juli 2026. Masyarakat dapat memeriksa status izin penyelenggara melalui kanal resmi OJK, termasuk Kontak OJK 157
Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap transaksi pinjam-meminjam antarindividu otomatis merupakan kegiatan usaha jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Penentuan kewenangan pengawasan harus melihat bentuk kegiatan, pola usaha, pihak yang menjalankan, serta apakah aktivitas tersebut memenuhi kriteria layanan jasa keuangan yang diatur OJK.
Karena itu, penelusuran terhadap legalitas kegiatan pinjaman dalam perkara ini dinilai perlu dilakukan berdasarkan fakta dan dokumen yang ada.
Aturan OJK Larang Penagihan dengan Ancaman dan Intimidasi
Dalam sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya, OJK telah mengatur tata cara penagihan melalui Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 62 aturan tersebut mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan penagihan kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai norma masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penagihan dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan konsumen, serta tekanan fisik maupun verbal. Penagihan juga tidak boleh dilakukan kepada pihak selain konsumen dan harus mengikuti batasan waktu serta tempat sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
OJK juga menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.
Meski demikian, ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tersebut perlu diterapkan sesuai ruang lingkupnya. Apabila hubungan pinjaman merupakan transaksi antarperorangan di luar kegiatan usaha jasa keuangan, dugaan pelanggaran tetap dapat diperiksa berdasarkan ketentuan hukum lain yang relevan.
Enam Poin Desakan kepada Aparat Penegak Hukum
GARPINDO dan Aliansi PKSPH menyampaikan sejumlah tuntutan agar persoalan tersebut memperoleh penanganan yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Mendesak Kapolres Bombana mengusut seluruh rangkaian persoalan yang melatarbelakangi laporan pengaduan.
2. Memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang diduga melakukan penagihan.
3. Mendalami dugaan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan pinjaman.
4. Menelusuri legalitas aktivitas pemberian pinjaman dan status pengawasannya.
5. Memberikan kepastian hukum kepada pelapor maupun pihak-pihak terkait.
6. Memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, objektif dan tidak tebang pilih.
Kedua organisasi tersebut berharap penyidik tidak hanya memeriksa laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik tetapi juga mengklarifikasi latar belakang hubungan pinjaman dan peristiwa yang disebut terjadi selama proses penagihan.
Masyarakat Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum
GARPINDO dan Aliansi PKSPH menilai bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, kewajiban pembayaran utang juga harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan tidak boleh diabaikan.
Ketentuan hukum pidana dapat diterapkan apabila ditemukan unsur perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, seperti ancaman, pemaksaan, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Namun, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Dalam konteks dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE mengatur ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik. Penerapannya harus memperhatikan unsur delik, konteks pernyataan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas laporan dan pemeriksaan administratif. Kami mendesak Polres Bombana mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tegas perwakilan kedua organisasi tersebut.
GARPINDO dan Aliansi PKSPH menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara hingga terdapat kejelasan penanganan dan kepastian hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Bombana mengenai hasil akhir penyelidikan maupun tanggapan pihak yang disebut terkait dalam persoalan penagihan tersebut. Karena itu, seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus diuji melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. (Leo)
