Koperasi Desa Merah Putih Dimulai 12 Juli 2025
Jakarta, DetikWarta.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, program ambisius ini akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Dengan target membentuk 70.000 hingga 80.000 koperasi di seluruh desa Indonesia, inisiatif ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memberdayakan petani, memutus rantai kemiskinan, dan menstabilkan harga pangan nasional.
Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diumumkan dalam rapat terbatas pada 3 Maret 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan petani tidak lagi dirugikan oleh tengkulak dan masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Asal Usul dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih
Program ini lahir dari pengamatan panjang terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan, khususnya petani. Harga hasil pertanian yang rendah di tingkat petani, rantai distribusi yang panjang, dan minimnya akses ke pasar menjadi masalah klasik yang berulang. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi agregator produk desa, terutama hasil pertanian, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Koperasi ini akan membantu petani memasarkan hasil panen secara kolektif, memotong peran tengkulak, dan memastikan harga yang lebih adil,” kata Budi Arie dalam jumpa pers pada 6 Maret 2025, seperti dilansir ANTARA News. Ia menambahkan bahwa peluncuran resmi pada 12 Juli 2025 akan menjadi tonggak awal implementasi program ini di seluruh Indonesia.
Wartawan DetikWarta.com, Rina Fitriani, berkesempatan mewawancarai Budi Arie di sela-sela acara sosialisasi program di Jakarta pada 10 Maret 2025. “Kami menargetkan setiap desa memiliki koperasi yang aktif dan produktif. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial bagi masyarakat pedesaan,” ungkap Budi Arie kepada Rina. Ia menekankan bahwa koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi desa dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang juga digagas Prabowo.
Tanggal Peluncuran: Simbolisme Hari Koperasi Nasional
Pemilihan tanggal 12 Juli 2025 bukan tanpa alasan. Hari Koperasi Nasional, yang diperingati setiap tanggal tersebut, menjadi momentum simbolis untuk meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut sejarawan koperasi dari Universitas Indonesia, Dr. Haryanto Wibowo, tanggal ini mengacu pada berdirinya koperasi pertama di Indonesia pada 12 Juli 1947. “Peluncuran pada hari itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat,” katanya kepada DetikWarta.com.
Rencana ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan wartawan DetikWarta.com, Dedi Kurniawan, pada 8 Maret 2025, Amran mengatakan, “Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap petani. Kami ingin memastikan hasil panen mereka terserap dengan baik dan harga pangan stabil untuk masyarakat.”
Manfaat dan Dampak bagi Desa
Koperasi Desa Merah Putih memiliki tujuan ambisius: memperkuat ekonomi desa, memberdayakan petani, dan memutus mata rantai kemiskinan. Salah satu manfaat utamanya adalah memotong rantai distribusi pangan yang selama ini mencapai delapan lini menjadi hanya tiga lini. “Ini akan membuat harga bahan pokok lebih terjangkau di tingkat konsumen dan lebih menguntungkan di tingkat petani,” jelas Amran dalam wawancara dengan DetikWarta.com.
Selain itu, program ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja di desa. Dengan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi, masyarakat lokal dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga distribusi produk. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan. “Kami melihat ini sebagai sinergi dengan program sosial lainnya. Desa yang mandiri secara ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya dalam rilis resmi Kementerian Sosial.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di kawasan pedesaan. Dengan target 70.000 hingga 80.000 koperasi, pemerintah optimistis program ini dapat mengubah lanskap ekonomi desa dalam lima tahun ke depan.
Pendanaan dan Implementasi
Pendanaan menjadi salah satu aspek krusial dalam keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk membangun dan mengembangkan koperasi. “Sumbernya dari dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Himbara,” kata Zulhas dalam konferensi pers pada 5 Maret 2025.
Wartawan DetikWarta.com, Ahmad Rizky, mewawancarai Kepala Badan Pengelola Dana Desa (BPD) Kementerian Desa, Eko Prasetyo, pada 9 Maret 2025. “Dana desa akan menjadi tulang punggung awal, tapi kami juga mendorong keterlibatan swasta dan koperasi yang sudah ada untuk mempercepat proses,” ungkap Eko. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa, dengan melibatkan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
Implementasi program ini akan dilakukan melalui tiga pendekatan: membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki, merevitalisasi koperasi yang sudah ada namun tidak aktif, dan mengembangkan koperasi yang sudah berjalan agar lebih produktif. “Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa,” jelas Budi Arie dalam wawancara dengan Rina Fitriani.
Tantangan dan Kontroversi
Meski mendapat sambutan positif, program ini tidak luput dari tantangan dan kritik. Salah satu isu yang muncul adalah potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akademisi dari Paramadina Public Policy Institute, Adrian Azhar Wijanarko, menyoroti kemiripan fungsi antara koperasi ini dan BUMDes. “Keduanya sama-sama mengelola ekonomi desa, membantu UMKM, dan menyediakan kebutuhan pokok. Tanpa koordinasi yang jelas, bisa terjadi konflik tugas,” katanya kepada Kompas.id.
Wartawan DetikWarta.com, Siti Nurhaliza, mewawancarai Ketua Asosiasi BUMDes Indonesia, Bambang Sutrisno, pada 10 Maret 2025. “Kami mendukung Koperasi Desa Merah Putih, tapi pemerintah harus memastikan tidak ada duplikasi peran. BUMDes sudah berjalan baik di banyak desa, dan kami tidak ingin ada persaingan yang merugikan,” ujar Bambang.
Selain itu, tantangan lain adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi di desa gagal karena kurangnya pemahaman dan keterlibatan warga. “Edukasi dan pelatihan akan menjadi kunci. Tanpa itu, program ini hanya akan jadi wacana,” tambah Bambang dalam wawancara tersebut.
Persiapan Menuju 12 Juli 2025
Hingga Maret 2025, pemerintah telah memulai berbagai langkah persiapan. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa lebih dari 1.000 desa telah disurvei untuk menjadi percontohan. “Kami sedang menyusun peta jalan dan melatih pengurus koperasi di tingkat desa,” kata Budi Arie dalam rilis resmi.
Di tingkat lokal, beberapa kepala desa menyambut baik rencana ini. Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Hadi Santoso, mengatakan kepada DetikWarta.com, “Kami sangat antusias. Banyak petani di sini kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak. Kalau koperasi ini berjalan, kami harap ada perubahan besar.”
Namun, ada pula kekhawatiran dari masyarakat. Warga Desa Geparang, Purworejo, yang baru saja menghadapi masalah tumpukan sampah, menyuarakan harapan agar koperasi ini tidak menambah beban baru.
“Kami ingin koperasi yang benar-benar membantu, bukan cuma janji,” ujar Suranto, Kepala Desa Geparang, kepada wartawan DetikWarta.com, Dedi Kurniawan, pada 11 Maret 2025.
Pandangan ke Depan
Dengan waktu kurang dari empat bulan menuju peluncuran, Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program paling dinanti pada 2025. Jika berhasil, inisiatif ini bisa mengubah wajah ekonomi pedesaan Indonesia, memberikan harapan baru bagi jutaan petani dan warga desa. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada koordinasi antar-kementerian, pendanaan yang memadai, dan partisipasi masyarakat.
Analis ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rimawan Pradiptyo, optimistis namun tetap berhati-hati. “Program ini punya potensi besar, tapi eksekusi adalah segalanya. Pemerintah harus belajar dari kegagalan koperasi di masa lalu,” katanya kepada DetikWarta.com.
Bagi Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih adalah janji kampanye yang kini mulai diwujudkan. “Ini bukan sekadar proyek, tapi misi untuk keadilan ekonomi,” tegasnya dalam pidato pada 3 Maret 2025. Publik kini menantikan 12 Juli 2025, hari yang diharapkan menjadi titik balik bagi desa-desa di Indonesia.
Oleh: Tim Redaksi DetikWarta.com
Diperbarui: 11 Maret 2025, 18:30 WIB
Catatan: Artikel ini akan terus diperbarui seiring perkembangan informasi menuju peluncuran pada 12 Juli 2025.
